[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa7bf668-61bc-403e-8f9c-762ae9e0c715","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019","number","16","year","2019","published_date","2019-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulungagung","place_of_enactment","Tulungagung","theme","Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan usaha
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD 10E/2019
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja; b. bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Tulungagung belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu didukung melalui upaya perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan dihidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi; c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Ekonomi Kreatif di Kabupaten Tulungagung dipandang perlu dilakukan pengaturan melalui peraturan daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 \r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 \r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 \r\n5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 \r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 \r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 \r\n8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 \r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 \r\n11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 \r\n12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013\r\n14. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 \r\n15. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 \r\n16. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; azas dan tujuan; bidang industri kreatif; perlindungan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi kreatif; pelaksanaan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif; kemitraan dan jaringan usaha; pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif di Kabupaten Tulungagung. Latar belakangnya adalah bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Tulungagung belum dikembangkan secara optimal, sehingga perlu didukung melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan usaha kreatif.

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait ekonomi kreatif, termasuk:

Definisi dan ruang lingkup ekonomi kreatif dan industri kreatif.
Asas dan tujuan pengembangan ekonomi kreatif, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan daya saing industri kreatif, dan memberikan perlindungan terhadap usaha industri kreatif berbasis lokal.
Bidang industri kreatif yang meliputi aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
Perlindungan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan usaha dan penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana, informasi usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Pengembangan ekonomi kreatif, yang dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan dan dukungan kelembagaan, pembinaan usaha, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, peningkatan dan alih teknologi, pemasaran produk dan promosi, perlindungan dan advokasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi kewirausahaan, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, informasi usaha, perizinan usaha, standarisasi, dan sertifikasi.
Pelaksanaan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dunia usaha, dan pelaku industri kepariwisataan.
Kemitraan dan jaringan usaha antara ekonomi kreatif dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.

Peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban pelaku usaha industri kreatif dan koperasi yang telah memperoleh fasilitas pengembangan ekonomi kreatif untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TULUNGAGUNG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TULUNGAGUNG REGENCY
NUMBER 16 OF 2019
CONCERNING
PROTECTION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TULUNGAGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Creative Economy in Tulungagung Regency as an economic activity has an important meaning and a strategic position in supporting the economic resilience of the community, advancing development, realizing economic growth and as a vehicle for creating jobs;
that the potential of the Creative Economy in Tulungagung Regency has not been optimally developed so that it needs to be supported through efforts to protect and develop the Creative Economy and empower creative businesses to improve capabilities in the fields of management, capital, technology, creative spirit and the ability to compete;
that to provide legal certainty and protection

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa7bf668-61bc-403e-8f9c-762ae9e0c715","actionData","errors"]