Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan kriteria dan/atau rincian jasa perhotelan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan ini mengatur bahwa jasa penyewaan kamar dan fasilitas terkait di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel tidak dikenai PPN. Fasilitas terkait termasuk pelayanan kamar, AC, binatu, kasur tambahan, furnitur, telepon, brankas, internet, televisi, minibar, serta fasilitas olahraga dan hiburan yang diperuntukkan bagi tamu yang menginap. Namun, jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan non-acara, penyewaan unit di apartemen, dan jasa biro perjalanan tidak termasuk dalam pengecualian PPN ini.