[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa5a8451-be2f-4026-a347-8ef9e905bc8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tojo Una-Una No. 14 Tahun 2015","number","14","year","2015","published_date","2015-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una","place_of_enactment","Ampana","theme","Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan petani - tata niaga komoditi tanaman pangan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan terhadap tata niaga hasil tanaman pangan petani; bahwa berhubung fakta empirik selalu menunjukkan adanya nilai jual yang rendah dari komoditi tanaman pangan saat musim panen tiba, perlu adanya upaya dalam peningkatan pendapatan petani penghasil komoditi tanaman pangan; bahwa untuk memberi perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, maka dipandang perlu adanya pengaturan tata niaga komoditi tanaman pangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani dalam Tata Niaga Komoditi Tanaman Pangan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 19 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 17 Tahun 2015; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pemerintah Daerah dibebankan tugas, kewajiban dan wewenang untuk memberi perhatian agar hak dan kepentingan para petani khususnya petani komoditi tanaman pangan dapat terpenuhi. Paling tidak, petani yang bergerak dalam usaha pertanian tanaman pangan dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraannya dari hasil penjualan komoditi tanaman pangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015. \n 9 halaman; Penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani dalam tata niaga komoditi tanaman pangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Latar belakangnya adalah untuk mengatasi masalah ketidakpastian harga jual komoditi tanaman pangan yang sering dihadapi petani saat panen, yang tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Hak dan kewajiban petani dalam tata niaga komoditi tanaman pangan. Petani berhak mendapatkan perlakuan adil, nilai tambah yang wajar, informasi harga yang benar, advokasi hukum, kompensasi, pembinaan, dan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Petani berkewajiban menjaga keamanan dan kebersihan komoditi, menjunjung tinggi etika bisnis, menyerahkan komoditi sesuai kesepakatan, dan menyebarluaskan informasi harga yang benar.
Penetapan harga dasar komoditi tanaman pangan oleh Bupati, dengan melibatkan petani, pelaku usaha, dan pihak terkait. Harga dasar ditetapkan berdasarkan biaya produksi ditambah margin keuntungan petani sebesar 30%.
Pengaturan jual beli komoditi tanaman pangan, di mana pelaku usaha dilarang membeli di bawah harga dasar. Pelaku usaha yang akan menjual ke luar daerah wajib mendapatkan izin dan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pelaku usaha yang melakukan pembelian komoditi tanaman pangan wajib memiliki izin pembelian.
Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan memberdayakan petani, termasuk membeli komoditi dari petani jika harga pasar di bawah harga dasar, menyediakan fasilitas gudang, serta menyiapkan dan mendistribusikan benih unggul. Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi tata niaga komoditi tanaman pangan.

","transitional_provisions","1. Segala izin pembelian dan/atau izin penjualan komoditi tanaman pangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dikenakan denda sebesar 2,5% dari harga nilai jual komoditi tanaman pangan.\n2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha pembelian komoditi tanaman pangan.\n3. Penggunaan izin pembelian dan/atau izin penjualan komoditi tanaman pangan oleh yang bukan pemegang izin, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5%.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TOJO UNA-UNA
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOJO UNA-UNA REGENCY
NUMBER 14 OF 2015
ON
FARMER PROTECTION IN TRADE OF
FOOD CROPS COMMODITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TOJO UNA-UNA,

\n\n \n \n \n \n

that to realize a just and prosperous society and
to fulfill the rights and basic needs of citizens,
the Regional Government organizes protection for the
trade of food crops from farmers.

that since empirical facts always show a low
selling value of food crops commodities when the harvest
season arrives, there needs to be an effort to increase the income of farmers
producing food crops commodities;

\n that to provide legal protection for the rights and
interests of farmers to improve their welfare,
it is deemed necessary to regulate the trade of food cropscommodities;\n

that based on the considerations as referred to in
letters a, b, and c, it is

Considering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa5a8451-be2f-4026-a347-8ef9e905bc8c","actionData","errors"]