[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa5129eb-76a7-499a-adbb-cd537cc78c44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Pajak Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Rokok
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)\r\nhuruf e, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,\r\nPajak Rokok merupakan salah satu jenis Pajak\r\nProvinsi; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak\r\nRokok; \n 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,\r\nProvinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,\r\nKabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan\r\nKota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 45\r\nTahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian\r\nJaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat,\r\nKabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,\r\nKabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong sesuai Putusan\r\nMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor\r\n018/PUU-I/2003; \r\n2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang\r\nOtonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 35\r\nTahun 2008 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi\r\nKhusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua\r\nAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pemerintahan Daerah\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintah Daerah\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\ntentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan\r\nInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010\r\ntentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut\r\nberdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau\r\ndibayar sendiri oleh Wajib Pajak\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman\r\nPengelolaan Keuangan Daerah;\r\n11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1\r\nTahun 2009 tentang Pembagian Urusan\r\nPemerintah yang menjadi KewenanganProvinsi\r\nPapua Barat \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor\r\n4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja\r\nDinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun\r\n2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nProvinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas\r\nDaerah \n PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK ROKOK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok menetapkan pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sebagian akan dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek pajak adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun, kecuali yang tidak dikenai cukai.
Subjek pajak adalah konsumen rokok, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
Dasar pengenaan pajak adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok, dengan tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok.
Hasil penerimaan pajak rokok merupakan pajak provinsi yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah, dengan pembagian kepada daerah Kabupaten/Kota sebesar 70%.
Penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST PAPUA
REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
CIGARETTE TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 2 paragraph (1) letter e, Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Cigarette Tax is one type of Provincial Tax;
that based on the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Taxes are stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Cigarette Tax;

In view of:

Law Number 45 of 1999 concerning the Establishment of Central Irian Jaya Province, West Irian Jaya Province, Paniai Regency, Mimika Regency, Puncak

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa5129eb-76a7-499a-adbb-cd537cc78c44","actionData","errors"]