[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa4d1ef5-0915-4ce3-ac85-d2e9ccad07da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PERLINDUNGAN-ANAK
2016
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2016 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tiap masyarakatnya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU No.61 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.21 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.11 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 1988; PP No.19 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.47 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PERPRES No.18 Tahun 2014; PERMEN PPPA No.3 Tahun 2008; PERMEN PPPA No.2 Tahun 2009; \n Dalam Peraturan ini berisi 16 (enam belas) bab dan 34 (tiga puluh empat) pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi; Ketentuan Umum; Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Kewajibab Pemerintah Daerah, Masyarakat,Keluarga Dan Orang Tua Atau Wali; Hak Dan Kewajiban Anak; Identitas Anak Dan Akta Kelahiran Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pertisipasi Anak; Kabupaten Layak Anak; Peran Serta Masyarakat; Kelembagaan Dan Kooordinasi; Pembinaa Dan Pengawasan; Pembiayaan; Kemampuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Latar belakangnya adalah untuk mengimplementasikan hak dasar anak serta perlindungannya secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan, melibatkan unsur pemerintahan, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana strategis perlindungan anak, mencegah dan menangani anak korban kekerasan, mendorong tanggung jawab orang tua dan masyarakat, melakukan koordinasi, mengoptimalkan peran lembaga terkait, menyediakan sarana dan prasarana, serta menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi.
Kewajiban Masyarakat untuk mencegah dan menangani anak korban kekerasan, serta mengoptimalkan peran masyarakat terkait.
Kewajiban Keluarga dan Orang Tua atau Wali untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai bakat dan minatnya, mencegah perkawinan usia anak, serta memberikan pendidikan karakter.
Hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dari kejahatan seksual, perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, hak khusus untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, bebas beribadat, bebas berkumpul, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, dan standar hidup yang layak.
Kewajiban anak untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa, dan negara, menunaikan ibadah sesuai agama, serta melaksanakan etika dan akhlak mulia.
Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan sistem informasi data anak.
Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kabupaten layak anak.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa berlakunya berakhir.\n2. Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan hak dasar anak dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN MERANΤΙ REGENCY
NUMBER 2 YEAR 2016
CONCERNING
CHILD PROTECTION IMPLEMENTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN MERANTI,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, the Regional Government guarantees the welfare of every community member, including protection of children's rights which are Human Rights;
that every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that children as buds, potential, and the young generation who continue the ideals of the nation's struggle have a strategic role, characteristics, and special qualities so that they must be protected from all forms of inhumane treatment that results in violations of Human

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa4d1ef5-0915-4ce3-ac85-d2e9ccad07da","actionData","errors"]