[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa47002c-1eaf-4cee-b752-f9a671128d8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerugian-tuntutan
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/No.9, TLD/No.44
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat penyalahgunaan/tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang atas keuangan/barang daerah, perlu diatur tata cara penyelesaian kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 144 PP RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan PERDA. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.30 Tahun 1980; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; Kepres No.80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No.95 Tahun 2007; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Permendagri No.5 Tahun 1997; Kepmendagri No.153 Tahun 2004; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.17 Tahun 2007; Instruksi Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 1997; Perda Provinsi Sulawesi Barat No.2 Tahun 2008. \n dalam PERDA ini diatur mengenai pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap Bendahara atau PNS bukan Bendahara atau Pejabat lain baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Daerah baik berupa uang maupun barang milik Daerah yang berada pada seluruh SKPD dan BUMD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2009. \n 17 halaman, Penjelasan 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Latar belakangnya adalah untuk menghindari kerugian daerah akibat penyalahgunaan atau tindakan pelanggaran hukum/kelalaian atas keuangan/barang daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n 1. Pengenaan Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendahara yang melanggar hukum atau lalai dalam kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian daerah. Gubernur berwenang menetapkan ganti kerugian tersebut.\n 2. Pengenaan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum, lalai, atau tidak melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan fungsi/jabatannya, yang mengakibatkan kerugian daerah. Gubernur juga berwenang menetapkan ganti kerugian ini.\n 3. Pembentukan Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah (T2LPKD) oleh Gubernur untuk membantu penyelesaian kerugian daerah, dengan tugas menginventarisir laporan kerugian, menghitung besaran kerugian, mengumpulkan bukti, menginventarisasi harta jaminan, menyelesaikan kerugian melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), memberikan pertimbangan kepada pimpinan, menatausahakan penyelesaian, dan menyampaikan laporan perkembangan.\n 4. Proses pemeriksaan oleh T2LPKD terhadap laporan kerugian daerah, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.\n 5. Pengaturan mengenai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai upaya penyelesaian kerugian daerah secara damai, di mana pihak yang bertanggung jawab menyerahkan jaminan dan bersedia mengganti kerugian.\n 6. Tata cara penyelesaian kerugian barang daerah, di mana penggantian dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bendahara, Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST SULAWESI PROVINCE
NUMBER 12 OF 2009
CONCERNING
PROCEDURES FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION CLAIMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering:

that to avoid regional losses due to
misuse/legal violations or negligence of a person
over regional finance/assets, it is necessary to regulate the procedures for resolving
these losses;
that based on the provisions of Article 144 of Government Regulation of the Republic of
Indonesia Number 58 of 2005 concerning Regional Finance
Management, the procedures for regional loss compensation claims are regulated by
Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for
Regional Loss Compensation Claims;

In view of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of
Civil Servants (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa47002c-1eaf-4cee-b752-f9a671128d8b","actionData","errors"]