[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa43ec0b-5acb-4df8-9bd2-239d68992f7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-07-20","effective_date","2016-07-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan-Penempatan-tenaga kerja-lokal
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:	\n \n Tenaga kerja lokal belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dan unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas, untuk itu perlu mengatur pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal. dengan pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal secara luas dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Keppres No. 4 Tahun 1980; Permenaker No. PER.07/Men/IV/2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum diuraikan definisi Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Musi Rawas dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Musi Rawas yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Musi Rawas minimal 6 (enam) bulan. Pelayanan Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuannya. Diatur pula mengenai ruang lingkup, azas dan tujuan, tanggung jawab pemerintah daerah, tenaga kerja lokal, kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan, pemberdayaan, pendaftaran, penempatan, administrasi tenaga kerja lokal, sarana dan prasarana, pendanaan, pemninaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2016. \n Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mengenai persyaratan TKL, pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi, laporan data penempatan tenaga kerja pada instansi pelaksana, tata cara pendaftaran, ketentuan sanksi administratif \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal (TKL) di Kabupaten Musi Rawas. Latar belakangnya adalah pemanfaatan tenaga kerja lokal yang belum optimal dan perlunya peningkatan kesejahteraan serta menghindari kecemburuan sosial. Tujuannya adalah mewujudkan SDM yang siap pakai, memenuhi kebutuhan sektor usaha, memfasilitasi penempatan TKL, membina sistem ketenagakerjaan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL, yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan dan memprioritaskan penempatan TKL minimal 40% pada lowongan yang ada, meningkat menjadi 75% dalam 5 tahun berikutnya. Jika TKL tidak terpenuhi, perusahaan dapat mencari tenaga kerja melalui mekanisme AKAD setelah mendapat izin Bupati.

Pemberdayaan TKL meliputi penyediaan informasi lowongan, pendidikan dan pelatihan melalui LLK, pemagangan, kemudahan pelayanan administrasi, serta pembinaan dan pengawasan. Pencari kerja harus terdaftar pada Instansi Pelaksana dan memiliki Kartu AK/I sebagai persyaratan administratif. Pemerintah Kabupaten menjalin kemitraan dengan pemberi kerja. Perusahaan wajib menyampaikan informasi lowongan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan TKL, serta memberikan kesempatan pengembangan karir.

Dalam hal lowongan tidak dapat diisi oleh TKL, perusahaan dapat menggunakan mekanisme AKAD dengan Surat Persetujuan Penempatan AKAD dari Bupati. Perusahaan dapat menerima TKL untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Instansi Pelaksana melakukan penataan administrasi TKL dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah. Pendanaan berasal dari APBN, APBD, CSR perusahaan, dan sumbangan yang tidak mengikat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 23 ayat (1), (2), (4), dan (5), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH SUMATRA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
EMPOWERMENT AND PLACEMENT OF LOCAL MANPOWER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that local manpower has not been optimally utilized by companies and business units operating in the Musi Rawas Regency, for which it is necessary to regulate the empowerment and placement of local manpower optimally;
that with the empowerment and placement of local manpower optimally, it is expected to improve the welfare of the local population broadly and to avoid social jealousy and economic disparities in society;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Empowerment and Placement of Local Manpower.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa43ec0b-5acb-4df8-9bd2-239d68992f7f","actionData","errors"]