[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa3c3a60-a589-473a-b603-9c36ffffc7c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","short_title","Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-01-18","effective_date","2019-01-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d2457f0-72e1-40ea-a8c2-57f00d04a514","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Peraturan BPKP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 1, BN 2019/NO 63 ;PERATURAN.GO.ID; 24 HLM
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan \r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan ini menetapkan Standar Kerja Pengawasan Intern (SKPI) BPKP sebagai acuan bagi auditor BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern. SKPI bertujuan menetapkan prinsip dasar pengawasan, memberikan kriteria mutu minimal, dan menjadi pedoman penugasan.

Latar Belakang dan Tujuan:

BPKP sebagai auditor internal pemerintah memiliki misi menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Pengawasan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis dan memberikan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. SKPI disusun untuk mewujudkan hasil pengawasan intern yang berkualitas dan memenuhi standar profesi.

Ketentuan Substansial:

Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi pemberian keyakinan (assurance) dan konsultansi (consulting). Pemberian keyakinan meliputi audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan. Konsultansi meliputi bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi. Setiap auditor wajib menerapkan independensi, objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan menegakkan prinsip etika profesi. Auditor harus menolak kegiatan pemberian keyakinan terhadap program yang sebelumnya menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan unit kerja pengawasan BPKP harus melakukan penjaminan kualitas atas kegiatan pengawasan intern.

Semua unsur di lingkungan BPKP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan intern.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION
OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 1 OF 2019

REGARDING

INTERNAL AUDIT WORK STANDARD
FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 3 of the \nPresidential Regulation Number 192 of 2014 concerning the Financial and Development Supervisory Agency, it is necessary to stipulate a Regulation of the \nFinancial and Development Supervisory Agency regarding the \nInternal Audit Work Standard of the Financial and Development Supervisory Agency; \n \n
In view of:	\n \n Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System (State Gazette \nof the Republic of Indonesia of 2008 Number 127, Supplement \nto the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa3c3a60-a589-473a-b603-9c36ffffc7c1","actionData","errors"]