[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa3ae233-fd4a-49d7-89bb-a65b407d572d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-08-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Pendidikan Karakter","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan-karakter
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2025/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Karakter
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang\r\nberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,\r\nberakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,\r\nmandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis\r\nserta bertanggung jawab, perlu Penyelenggaraan\r\nPendidikan Karakter bagi Peserta Didik; bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina\r\ndan mengembangkan pendidikan karakter berbasis\r\nbudaya lokal di Daerah pada jenjang pendidikan dasar,\r\npendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi\r\nwarga masyarakat secara terencana, terpadu dan\r\nsistematis; bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan\r\nKarakter, diperlukan pengaturan yang memberikan\r\npedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum; \n Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana\r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; \r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Prioritas dan Nilai; Tugas dan Tanggung Jawab; Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Rencana Aksi Pelaksanaan Pendidikan Karakter; Monitoring dan Evaluasi; Peran Serta Masyarakat dan Media; Pendanaan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2025. \n Jumlah Halaman: 10 hlm. Penjelasan: 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Latar belakangnya adalah perlunya pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan karakter berbasis budaya lokal.

\n\n

Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan karakter di Kabupaten Bantul, dengan fokus pada nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya lokal. Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyediakan anggaran, menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi, melakukan kerja sama, menyiapkan sumber daya manusia, melakukan pembinaan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan pendidikan karakter.

\n\n

Pendidikan karakter dilaksanakan melalui penyusunan perangkat kebijakan, implementasi pada satuan pendidikan (formal, nonformal, dan informal), serta sosialisasi. Implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nilai Welas Asih menjadi prioritas, meliputi kesopanan, kerja sama, toleransi, rendah hati, keadilan, kepedulian, pengendalian diri, dan kejujuran. Masyarakat dan media juga berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize human resources who believe and are devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become democratic and responsible citizens, it is necessary to Implement Character Education for Students;
that the Regional Government is responsible for fostering and developing character education based on local culture in the Region at the basic education level, non-formal education, and informal education for members of the community in a planned, integrated and systematic manner;
that in the context of implementing Character Education, it is necessary to have regulations that provide

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa3ae233-fd4a-49d7-89bb-a65b407d572d","actionData","errors"]