[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa24c7a5-0143-4dae-b66d-a350249b7fa8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-08-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Malang","place_of_enactment","Malang","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi pemerintah Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016\r\nTENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi\r\nWalikota dan Wakil Walikota, diperlukan penataan\r\nkelembagaan Perangkat Daerah;\r\nb. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah\r\nyang efektif dan efisien, serta menciptakan organisasi\r\nyang tepat ukuran dan tepat fungsi, perlu dilakukan\r\npenyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang\r\nNomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan\r\nSusunan Perangkat Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan\r\nPerangkat Daerah; \n Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang\r\nAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang\r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018\r\ntentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan\r\nPerangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 1539);\r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11\r\nTahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang\r\nMelaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang\r\nKesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 194); \n peraturan ini mengatur mengenai perubahan perda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu merubah tipe SKPD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019. \n mengubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah \n jumlah 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibuat untuk menata kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, serta menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dengan menciptakan organisasi yang tepat ukuran dan fungsi. Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan pada beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016, termasuk perubahan definisi beberapa istilah, perubahan tipe beberapa Dinas dan Badan, serta penghapusan beberapa ketentuan terkait perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Perubahan nomenklatur badan antara lain: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Pajak Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah, serta memasukkan Bakesbangpol dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","1. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT Rumah Sakit Daerah.\n3. UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
NUMBER 5/2019

REGIONAL REGULATION OF MALANG CITY
NUMBER 5 OF 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MALANG,

Considering:

that in order to achieve the Vision and Mission of the Mayor and Deputy Mayor, it is necessary to reorganize the Regional Apparatus institutions;
that in order to organize effective and efficient regional government, and to create an organization that is right-sized and right-functioned, it is necessary to adjust Malang City Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Composition of Regional Apparatus;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Malang City concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning the Establishment and Composition of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa24c7a5-0143-4dae-b66d-a350249b7fa8","actionData","errors"]