[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa230769-a15e-4a71-b27a-d1eea87b455c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-03-05","effective_date","2025-03-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penindakan - Pelanggaran - Lalu Lintas - Angkutan Jalan - Alat Bukti - Rekaman Elektronik
2025
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 2, BN 2025 (160) : 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. \n Dasar hukum Peraturan Polri ini adalah UU No. 2 Tahun 2002 dan PP No. 80 Tahun 2012. \n Peraturan Polri ini mengatur mengenai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Penindakan Pelanggaran LLAJ berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang yang dilampirkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025. \n Lampiran file: 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi rekaman elektronik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi berbagai istilah terkait penindakan pelanggaran LLAJ berdasarkan alat bukti rekaman elektronik, seperti ETLE Statis, ETLE Portabel, ETLE Mobile, dan Back Office ETLE.
Prosedur penindakan pelanggaran LLAJ berdasarkan alat bukti rekaman elektronik, meliputi identifikasi, verifikasi, dan penerbitan Surat Konfirmasi.
Jenis pelanggaran yang dapat ditindak berdasarkan alat bukti rekaman elektronik, seperti pelanggaran batas kecepatan, penggunaan sabuk keselamatan, rambu atau marka jalan, Apill, jumlah penumpang pada sepeda motor, penggunaan helm tidak sesuai standar, dan pelanggaran lainnya.
Pihak yang berwenang melaksanakan penindakan pelanggaran LLAJ, yaitu Petugas Polri dan PPNS bidang LLAJ.
Mekanisme konfirmasi pelanggaran oleh pemilik kendaraan dan/atau pelanggar, serta sanksi berupa pemblokiran data surat tanda nomor kendaraan jika tidak melakukan konfirmasi atau tidak membayar denda tilang.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penindakan pelanggaran LLAJ oleh petugas Back Office ETLE dan petugas posko penegakan hukum ETLE.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
ENFORCEMENT OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT VIOLATIONS
BASED ON ELECTRONIC RECORDING EVIDENCE

CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 28 paragraph (5)
of Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures
for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and
Enforcement of Road Traffic and Transport Violations,
it is necessary to establish a Regulation of the Indonesian National Police
concerning Enforcement of Road Traffic and
Road Transport Violations Based on Electronic Recording
Evidence;

In view of:

Law Number 2 of 2002 concerning the
Indonesian National Police (State Gazette of the
Republic of Indonesia Year 2002 Number 2,
Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number
4168);
Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa230769-a15e-4a71-b27a-d1eea87b455c","actionData","errors"]