[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","aa0b7c8c-3751-4626-bae4-467d46b11d6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-07-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah\r\nditetapkan Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003\r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalamwilayah Kota Banjarbaru; bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a\r\ndiatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan\r\nperubahan Peraturan Perundangan sehubungan dengan\r\nditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi\r\nPerangkat Daerah; bahwa Organisasi perangkat daerah perlu ditetapkan dengan\r\nperaturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor\r\n41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57\r\nTahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi\r\nPerangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota\r\nBanjarbaru tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja\r\nKecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru; \n Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjrbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 6 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarbaru ini mengatur tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif dan efisien.\n\nKecamatan memiliki tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota. Fungsi kecamatan meliputi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman masyarakat, pengembangan perekonomian, kesejahteraan sosial, pelayanan masyarakat, dan pengelolaan kesekretariatan. Fungsi kelurahan meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan perekonomian masyarakat dan pembangunan, pengembangan kesejahteraan, dan pengelolaan kesekretariatan.\n\nOrganisasi kecamatan terdiri dari sekretariat kecamatan (dengan sub bagian perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian), seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan kelompok jabatan fungsional. Organisasi kelurahan terdiri dari sekretariat kelurahan, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan sosial, dan kelompok jabatan fungsional. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kecamatan dan kelurahan dibebankan kepada APBD.","transitional_provisions","1. Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.\n2. Penerapan dan pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212856/perda-kota-banjarbaru-no-14-tahun-2001","ec968369-f588-4c93-811f-e5aada5b9f6a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 13 OF 2008
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF SUB-DISTRICTS AND URBAN VILLAGES
WITHIN THE TERRITORY OF BANJARBARU CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement Regional Autonomy, it has been
stipulated Banjarbaru Regional Regulation Number 21 of 2003
concerning the Organization and Work Procedures of Sub-districts and Urban Villages in the
territory of Banjarbaru City;
that the Regional Regulation as intended in letter a
above is deemed no longer in accordance with the developments and
changes in Laws and Regulations in connection with
the enactment of Government Regulation Number 41 concerning the Organization
of Regional Apparatus;
that the organization of regional apparatus needs to be stipulated by
Regional regulations, guided by Government Regulation Number
41

","pdf_url","/proxy/pdf?id=aa0b7c8c-3751-4626-bae4-467d46b11d6f","actionData","errors"]