[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9fd9682-2257-4d6c-94cc-d57d39245d37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2020","number","04","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu","place_of_enactment","Ujoh Bilang","theme","PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUMAHAN - PERMUKIMAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2020 NO.04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ABSTRAK:	\n \n pemenuhan kebutuhan perumahan dan kawasan\r\npermukiman dan pertambahan penduduk dan kebutuhan penggunaan\r\nruang untuk kegiatan pembangunan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang\r\nNomor1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan\r\nPennukiman, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan\r\nmenyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang\r\nperumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten\r\nbersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, sehat, serasi, dan teratur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Latar belakangnya adalah pertumbuhan penduduk dan kebutuhan ruang yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap permukiman berkualitas, serta amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan ini mengatur strategi rencana kawasan permukiman yang memasukkan kawasan permukiman dan area pencadangan dalam RTRW Daerah, dengan mempertimbangkan daya dukung lahan. Arahan pengembangan kawasan permukiman meliputi hubungan antar kawasan fungsional, keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan perkampungan, keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan, serta keseimbangan kepentingan publik dan individu. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki kegiatan usaha di bidang perumahan terikat oleh pengembangan kawasan ini.

Rencana pembangunan perumahan wajib menyediakan fasilitas seperti ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, fasilitas sosial dan keagamaan, jaringan air bersih, sistem kelistrikan, jaringan sanitasi, sistem transportasi, dan sarana mitigasi bencana. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur penyediaan lahan untuk perumahan dan permukiman MBR, rumah tangga miskin, korban bencana, dan masyarakat yang terkena relokasi. Pembangunan perumahan wajib menerapkan pemerataan distribusi, keterjangkauan biaya, dan kelayakan sebagai tempat hunian. Pemerintah Daerah juga wajib membuat cadangan kawasan permukiman untuk korban bencana dan menyelenggarakan sistem penataan aset tanah dan bangunan untuk program relokasi.

Badan Usaha Milik Daerah dapat menyelenggarakan penyediaan kawasan dan/atau pembangunan kawasan permukiman. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan rencana penataan kawasan kumuh wajib memprioritaskan masyarakat miskin dan MBR. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengendalian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang, Badan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penundaan perizinan, penghentian proses perizinan, pembatalan perizinan, pencabutan perizinan, pembongkaran, dan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAHAKAM ULU
EAST KALIMANTAN PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MAHAKAM ULU REGENCY
NUMBER 04 OF 2020
ABOUT
HOUSING AND SETTLEMENT AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAHAKAM ULU,

\n\n \n \n

Considering:

that fulfilling the need for housing and settlement area that has a healthy, safe, harmonious, and orderly environment is a basic human need that has a strategic role in shaping the character and personality of the Mahakam Ulu Regency community as a whole, with identity, independent and productive;
that the population growth and the need for space use for development activities in Mahakam Ulu Regency will affect the community's ability to access quality settlement areas;
that based on the provisions of Article 18 letter b of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas, the Regional Government is authorized to prepare and improve laws

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9fd9682-2257-4d6c-94cc-d57d39245d37","actionData","errors"]