[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f94e55-f185-4053-a0fc-8ba86bb0e2a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

air-tanah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Sumber daya merupakan karunia Tuhan Yang\r\nMaha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan\r\nkesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala\r\nbidang; dalam menghadapi ketidakseimbangan antara\r\nketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan\r\nair yang semakin meningkat sejalan dengan\r\nperkembangan di Kabupaten Maros, sumber daya air\r\nwajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial,\r\nlingkungan hidup dan ekonomi secara selaras \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi\r\nSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang\r\nPengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi,\r\nkolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber\r\nDaya Air, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang\r\nPengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran\r\nAir , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,\r\nPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah\r\nKabupaten, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang\r\nPengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air\r\nTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin\r\nLingkungan, Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang\r\nPenetapan Cekungan Air Tanah, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral\r\nNomor 15 tahun 2012 tentang Penghematan Pengggunaan\r\nAir Tanah (, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral\r\nNomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis\r\nPenyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang\r\nPengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7\r\nTahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan\r\nPemerintah Kabupaten Maros, Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008\r\ntentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi\r\nKewenangan Pemerintah Kabupaten Maros , \n PENGELOLAAN AIR\r\nTANAH.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan air tanah di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumber daya air secara selaras antara fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan substansial meliputi:

Inventarisasi: Menentukan sebaran cekungan air tanah, daerah imbuhan dan lepasan, karakteristik akuifer, potensi air tanah, serta perencanaan pengelolaan dan konservasi air tanah.
Konservasi: Melindungi kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan keberlanjutan pemanfaatan air tanah melalui penentuan zona konservasi, perlindungan dan pelestarian, pengendalian pengambilan, pengawetan, pemulihan, serta pengendalian pencemaran dan kerusakan air tanah.
Pendayagunaan: Memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan. Prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah adalah untuk air minum, rumah tangga, peternakan dan pertanian sederhana, irigasi, sanitasi lingkungan, industri, usaha pertambangan, usaha perkotaan, dan kepentingan lainnya.
Perizinan: Mengatur izin untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi air tanah, termasuk izin juru bor, izin usaha perusahaan pengeboran air tanah, izin pengeboran eksplorasi dan eksploitasi, izin penurapan mata air, izin pengambilan air tanah, dan izin pengusahaan air tanah.
Pengawasan dan Pengendalian: Dinas melakukan pengawasan pemasangan meter air dan alat pembatas debit, penghematan penggunaan air tanah, pelaksanaan pengeboran air tanah, pemasangan konstruksi sumur bor produksi air tanah, dan pelaksanaan uji pemompaan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan air tanah, sistem informasi air tanah, serta ketentuan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Setiap orang atau badan usaha yang telah melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan air tanah tanpa izin, diwajibkan mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundangn-undangan\n3. Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan air tanah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berkahir.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penyegelan sumur, penutupan sumur, atau pembatalan izin.\n2. Bila volume pengambilan air yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, akan dikenakan denda yang dihitung berdasarkan volume yang tidak dilaporkan dikalikan 10 kali tarif pajak.\n3. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SOUTH SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 09 OF 2014
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

Considering:

that resources are a gift from God Almighty that provide benefits to realize welfare for all people in all fields;
that in facing the imbalance between water availability which tends to decrease and water needs which are increasing in line with developments in Maros Regency, water resources must be managed by paying attention to social, environmental and economic functions in harmony;
that based on the considerations as referred to in letters a and above, it is necessary to regulate Groundwater Management which is stipulated by a Regional Regulation.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f94e55-f185-4053-a0fc-8ba86bb0e2a6","actionData","errors"]