[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f6d459-8859-44e4-ac7e-26f7b3e9b5d1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN-TANPA-ROKOK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kawasan tanpa rokok merupakan upaya memelihara derajat kesehatan individu dan masyarakat, yang dapat mendukung tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa pencemaran lingkungan sebagai akibat paparan asap rokok semakin meningkat, yang dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu tindakan perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan kawasan tanpa rokok;\r\nc. bahwa penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, sehingga diperlukan pengaturan tentang kawasan tanpa rokok;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor Tahun 1992;\r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012;\r\n8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011;\r\n9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011; \n 1. Ketentuan Umum;\r\n2. Tujuan;\r\n3. Ruang Lingkup KTR;\r\n4. Larangan pada KTR;\r\n5. Kewajiban Pimpinan Lembaga pada KTR;\r\n6. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n7. Partisipasi Masyarakat;\r\n8. Ketentuan Penyidikan;\r\n9. Ketentuan Pidana;\r\n10. Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 11 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan pasif, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencegah perokok pemula. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

\r\n

Setiap orang dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Pimpinan lembaga pada KTR wajib melakukan pengawasan internal, mengingatkan orang untuk tidak merokok, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Pimpinan lembaga dapat menyediakan tempat khusus merokok yang memenuhi persyaratan tertentu.

\r\n

Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan KTR, termasuk sosialisasi, pemberian pedoman, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi. Masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan KTR dengan memberikan sumbangan pemikiran, bantuan sarana dan prasarana, bimbingan, penyuluhan, dan melaporkan pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua KTR dan tempat khusus merokok pada KTR, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\r\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR
REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 7 OF 2013
ON
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

Considering / Whereas :

that smoke-free areas are an effort to maintain the health status of individuals and the community, which can support the responsibility of the regional government to organize community welfare;
that environmental pollution as a result of exposure to cigarette smoke is increasing, which can endanger the health of individuals and the community, so it is necessary to take protective measures against the dangers of exposure to cigarette smoke by establishing smoke-free areas;
that the establishment of smoke-free areas needs to be given direction, foundation, and legal certainty for all parties involved, so that regulations regarding smoke-free areas are needed;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f6d459-8859-44e4-ac7e-26f7b3e9b5d1","actionData","errors"]