[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9f66acb-fd8f-46dc-8b88-11a028848b7e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lambang Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Solok","place_of_enactment","Arosuka","theme","Lambang Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lambang negara - pemerintahan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lambang Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 PP No. 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah perlu menetapkan Perda tentang Lambang Daerah \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 77 Tahun 2007 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Jenis Lambang Daerah\r\n3. Desain dan Arti Lambang Daerah\r\n4. Penggunaan dan Penempatan Lambang Daerah\r\n5. Peran Serta Masyarakat\r\n6. Pembinaan dan Pengawasan\r\n7. ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020. \n 31 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1972 Nomor 15)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lambang Daerah Kabupaten Solok, yang meliputi logo, bendera, bendera jabatan Bupati, dan himne Daerah. Tujuannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah dan untuk melestarikan nilai budaya serta memberdayakan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini menetapkan jenis-jenis Lambang Daerah, yaitu:

\n\n

Logo Daerah: Berbentuk perisai bersudut lima dengan lukisan mesjid, rumah gadang, garis biru bergelombang, padi dan kapas, serta moto \"alue jo patuik\".
Bendera Daerah: Berwarna dasar hijau muda dengan logo Daerah di tengah.
Bendera Jabatan Bupati: Berbentuk segi empat dengan gambar lambang negara berwarna perak di tengah dengan warna dasar biru.
Himne Daerah: Berbentuk puisi atau syair yang mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mars Daerah: Berisi motivasi dan semangat untuk menumbuhkan rasa cinta Daerah, semangat membangun Daerah, melestarikan budaya dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur penggunaan dan penempatan Lambang Daerah pada berbagai media dan acara, serta peran serta masyarakat dalam penggunaan dan penempatan Lambang Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Lambang Daerah.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang, badan usaha, perkumpulan ataupun organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda.\n2. Pimpinan Perangkat Daerah, Wali Nagari dan ketua Badan Permusyawaratan Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban memperdengarkan atau menyanyikan mars Daerah pada setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan himne dan mars Daerah tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOLOK
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF SOLOK REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
on
REGIONAL SYMBOL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOLOK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 3 of Government Regulation Number 77 of 2007 on Regional Symbols, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Regional Symbols;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 1956 on the Establishment of Autonomous \ndaerahs within the Environment of the Propinsi Sumatera Tengah (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25);
Law Number 23 of 2014 on Pemerintahan Daerah (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9f66acb-fd8f-46dc-8b88-11a028848b7e","actionData","errors"]