[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9eb12fa-39ba-4464-b47f-8302a4e3a3f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-04-05","effective_date","2023-04-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERBANKAN-asuransi
2023
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 6, LN.2023 (9)/85 hlm
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa dalam mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan, perusahaan\r\nasuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian;\r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang\r\nPengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan untuk melakukan mitigasi risiko atas penempatan investasi pada pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait dengan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dalam menanggung risiko, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan penempatan investasi yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nOtoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan\r\nPerusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; \r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor\r\n72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan\r\nPrinsip Syariah;\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 \r\n \n Peraturan OJK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah yaitu tentang ketentuan umum, pemisahan aset dan liabilitas, jenis investasi, penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN Syariah, penambahan opsi persyaratan untuk penempatan Aset Yang Diperkenankan\tberupa emas murni, batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta, hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada kelompok penerima investasi dan penghitungan jumlah investasi pada pihak terkait dalam Pasal 21, qardh subordinasi, dana investasi peserta, batasan penempatan investasi atas aset dana investasi peserta, laporan berkala, kewajiban bagi Perusahaan, penyehatan keuangan, Kebijakan Terhadap Perusahaan Yang Terdampak Bencana, sanksi administrasi dan ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023. \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah diubah sebagian \n 85 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai batasan penempatan investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengelola risiko terkait penempatan investasi dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga, termasuk pembentukan otoritas baru dan pelimpahan kewenangan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup penempatan investasi, pemisahan aset dan liabilitas, serta pengelolaan dana investasi peserta. Perusahaan diwajibkan untuk memisahkan aset dan liabilitas terkait hak pemegang polis dari aset dan liabilitas lainnya, serta membuat pencatatan terpisah untuk setiap jenis dana. Selain itu, perusahaan harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.","transitional_provisions","1. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) mulai berlaku sejak 3 bulan setelah Peraturan ini ditetapkan.\n2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (5) huruf a untuk pertama kali disampaikan sebagai bagian dari laporan bulanan untuk periode yang dimulai 3 bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.\n3. Penempatan investasi berupa pembiayaan syariah yang dijamin dengan hak tanggungan yang telah dimiliki Perusahaan, tetap diakui sebagai Aset Yang Diperkenankan sampai jatuh tempo dan tidak dapat diperpanjang.\n4. Polis asuransi PAYDI dengan mata uang rupiah yang memiliki Subdana yang ditempatkan pada investasi luar negeri yang diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi luar negeri dari Subdana tersebut.\n5. Subdana yang dibentuk sebelum Peraturan ini berlaku terdapat investasi berupa reksa dana syariah yang memiliki aset yang mendasari selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (5), tidak harus menyesuaikan investasi Subdana pada reksa dana syariah tersebut.\n6. Perusahaan yang telah menempatkan investasi dengan melampaui batasan investasi pada Pihak Terkait, satu Pihak yang bukan Pihak Terkait dan/atau satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait pada saat Peraturan ini berlaku harus menyelesaikan pelampauan tersebut paling lambat 12 bulan sejak berlakunya Peraturan ini.\n7. Perusahaan yang telah menempatkan investasi atas aset Dana Investasi Peserta dalam bentuk MTN Syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan/atau reksa dana penyertaan terbatas syariah yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf b sebelum Peraturan ini berlaku, tidak harus menyesuaikan investasi pada MTN Syariah tersebut.\n8. Ketentuan mengenai laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha.\n2. OJK dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain jika kondisi Perusahaan membahayakan bagi pemegang polis atau peserta.\n3. Sanksi tambahan dapat berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu, larangan bagi Perusahaan untuk menjadi pemegang saham, dan larangan bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris untuk menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dan/atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan OJK No. 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/347472/peraturan-ojk-no-27-tahun-2025","6f5bea75-45ad-4bdc-ab13-49feb842a78e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[110],{"_99":111,"_101":112},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2023
ON
SECOND AMENDMENT TO REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA)
NUMBER 72/POJK.05/2016 CONCERNING FINANCIAL HEALTH OF\nINSURANCE COMPANIES AND REINSURANCE COMPANIES WITH SHARIA PRINCIPLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA),

Considering:

that in managing risks related to investment placements and maintaining financial health, insurance companies and reinsurance companies with Sharia principles must implement the principle of prudence;
that to implement the provisions of Article 83 paragraph (6) of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Services Sector and to mitigate risks on investment placements in related parties and non-related parties with insurance companies and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9eb12fa-39ba-4464-b47f-8302a4e3a3f5","actionData","errors"]