[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9dd5420-55d3-4bee-b110-dbbda3ac3b66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-03-19","effective_date","2008-03-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN - PENYUSUNAN - ORGANISASI - TATA KERJA - PEMERINTAH - DESA
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentan Desa, dipandang perlu mengatur Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa \n UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Meliputi Susunan Organisasi; Kedudukan Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2008. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa serta semua ketentuan lainnya bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku \n 8 hlmn;1 lmpiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretariat Desa terdiri dari 3 (tiga) orang Kepala Urusan. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pelaksana Teknis Lapangan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Urusan Teknis. Unsur Kewilayahan terdiri dari Kepala Dusun, paling sedikit 2 (dua) Wilayah Dusun.

\n\n

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan tertentu. Kepala Urusan Teknis lapangan adalah pembantu pelaksana tugas Kepala Desa di bidang tugasnya. Kepala Dusun adalah unsur pembantu pelaksana tugas Kepala Desa di Wilayah kerjanya.

","transitional_provisions","1. Selambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF ORGANIZATION AND
WORK PROCEDURE OF VILLAGE GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY.

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 13 of Government Regulation Number 72 Year
2005 concerning Villages, it is deemed necessary to regulate Guidelines for the Preparation of Organization and Procedures
Work of Village Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a
Regional Regulation on Guidelines for the Preparation of Organization and Work Procedures of the Village
Village Government;

Remembering:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies
in the Province of Central Sumatra (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9dd5420-55d3-4bee-b110-dbbda3ac3b66","actionData","errors"]