Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2017

(-)

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 menetapkan arah pokok pengawasan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawal prioritas pembangunan nasional dan mencapai target Indikator Kinerja Utama BPKP.

Ketentuan Substansial:

Kebijakan pengawasan ini mencakup:

1. Strategi pengawasan yang meliputi pembangunan kemitraan, fokus pada isu strategis lintas sektoral, pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern, dan penguatan sistem pengendalian intern KLPK.
2. Fokus pengawasan pada:
• Pengawalan pembangunan nasional, termasuk proyek strategis nasional.
• Peningkatan ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan negara/daerah dan efisiensi pengeluaran.
• Pengamanan aset negara/daerah.
• Peningkatan kualitas tata kelola publik melalui pembinaan sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan intern KLPK.
3. Arah dan sasaran pengawasan yang diprioritaskan, meliputi pengawasan atas percepatan proyek strategis nasional, pengawasan lintas sektoral pada prioritas pembangunan nasional (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll.), pengawasan kinerja penyerapan anggaran, persiapan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018, peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP, peningkatan penerimaan dan efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengamanan aset negara/daerah, serta pengawasan bidang investigasi.

Peraturan ini juga mengatur tugas Deputi Koordinator dalam pengawasan lintas sektoral dan mengharuskan kedeputian untuk merumuskan kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas).

(-)

(-)