[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9d8dbed-2a04-4305-bc3f-eadf410e85c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2018","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2017","number","10","year","2017","published_date","2017-07-26","effective_date","2017-08-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","54e6bd18-cf1c-4668-a41d-325635fe7483","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","short_name","Perka BPKP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. 10, BN 2017/ NO 1059; PERATURAN.GO.ID; 17 HLM
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TENTANG Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Tahun 2018
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 menetapkan arah pokok pengawasan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPKP 2015-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mengawal prioritas pembangunan nasional dan mencapai target Indikator Kinerja Utama BPKP.

Ketentuan Substansial:

Kebijakan pengawasan ini mencakup:

Strategi pengawasan yang meliputi pembangunan kemitraan, fokus pada isu strategis lintas sektoral, pencegahan korupsi, peningkatan kapasitas pengawasan intern, dan penguatan sistem pengendalian intern KLPK.
Fokus pengawasan pada:

Pengawalan pembangunan nasional, termasuk proyek strategis nasional.
Peningkatan ruang fiskal melalui peningkatan penerimaan negara/daerah dan efisiensi pengeluaran.
Pengamanan aset negara/daerah.
Peningkatan kualitas tata kelola publik melalui pembinaan sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan intern KLPK.

Arah dan sasaran pengawasan yang diprioritaskan, meliputi pengawasan atas percepatan proyek strategis nasional, pengawasan lintas sektoral pada prioritas pembangunan nasional (pendidikan, kesehatan, perumahan, dll.), pengawasan kinerja penyerapan anggaran, persiapan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018, peningkatan kapabilitas APIP dan SPIP, peningkatan penerimaan dan efisiensi pengeluaran negara/daerah, pengamanan aset negara/daerah, serta pengawasan bidang investigasi.

Peraturan ini juga mengatur tugas Deputi Koordinator dalam pengawasan lintas sektoral dan mengharuskan kedeputian untuk merumuskan kebijakan teknis pengawasan (Jatekwas).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1059, 2017
BPKP. Oversight Policy.

REGULATION
OF THE HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 10 OF 2017
CONCERNING
OVERSIGHT POLICY
OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY OF 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE HEAD OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that to oversee the national development priorities, the implementation of the Strategic Plan of the Financial and Development Supervisory Agency 2015-2019, and the achievement of the Main Performance Indicator targets of the Financial and Development Supervisory Agency of 2015-2019, it is necessary to regulate the oversight policy within the Financial and Development Supervisory Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the Financial and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9d8dbed-2a04-4305-bc3f-eadf410e85c9","actionData","errors"]