[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9cdf62d-636c-4d50-9316-2c18125ec77d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN TENAGA KERJA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2020-08-06","effective_date","2021-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lombok Barat","place_of_enactment","Gerung","theme","PERLINDUNGAN TENAGA KERJA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan\r\nyang sangat penting sebagai pelaku dan _ tujuan\r\npembangunan daerah;\r\nb. bahwa perlindungan dan pemberdayaan terhadap pekerja\r\nmigran Indonesia dan tenaga kerja tanpa diskriminasi untuk\r\nmemperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;\r\nc. bahwa untuk menjamin hak dan kesempatan yang sama\r\nbagi pekerja migran Indonesia dan tenaga kerja dalam\r\nmemperoleh penghasilan yang layak, Pemerintah Daerah\r\nberkewajiban memberikan Perlindungan, sesuai ketentuan\r\nperaturan perundang-undangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja. \n Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan\r\nDaerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah\r\nTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur\r\n(lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 1655);\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor\r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 _ tentang\r\nKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4279);\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan\r\nInternational Covenant on Economic, Social, and Cultural\r\nRights (Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi,\r\nSosial dan Budaya), (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 118,\r\nTambahan Lembaran Negara Nomor : 4557);\r\nUndang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan\r\nInternational Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan\r\nInternasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), (Lembaran\r\nNegara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara\r\nNomor : 4558);\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang\r\nPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :\r\n4720); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :\r\n5216);\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan\r\nInternational Convention on the Protection of the Rights of All\r\nMigrants Workers and Members of Their Families (Konvensi\r\nInternasional mengenai Perlindungan Hak - Hak Seluruh\r\nPekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5314);\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang\r\nPerlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor : 6141); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata\r\nCara Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019\r\nTentang Mekanisme Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke\r\nLuar Negeri. \n PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. Terdiri dari VII Bab, 42 Pasal. Dengan Ketentuan Bab sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Pekerja Migran Indonesia, Bab IV Ketenagakerjaan, Bab V Ketentuan Pidana, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. \n Tidak Ada \n Tidak Ada \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 5)\n2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Barat, baik tenaga kerja lokal maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI). Latar belakangnya adalah pentingnya peran tenaga kerja dalam pembangunan daerah dan perlunya perlindungan serta pemberdayaan pekerja migran dan tenaga kerja tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal, melindungi kepentingan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan pemerataan kesempatan kerja.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pekerja Migran Indonesia (PMI):** Dinas Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang persyaratan CPMI, negara penempatan, serta hak dan kewajiban PMI. P3MI yang merekrut CPMI harus memiliki kantor unit pelayanan di Lombok Barat. Dinas memfasilitasi rehabilitasi PMI yang bermasalah.\n2. **Ketenagakerjaan:** Setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama untuk memilih pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan secara terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi. Perusahaan wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja. Perusahaan juga wajib melaporkan lowongan kerja. Setiap pekerja berhak memperoleh peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja. Perusahaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial (BPJS). Perselisihan hubungan industrial diupayakan penyelesaian melalui perundingan bipartit. Pemutusan hubungan kerja (PHK) harus diupayakan agar tidak terjadi, dan jika tidak dapat dihindari, harus dirundingkan.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5, 8, dan 12 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 38, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST LOMBOK
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST LOMBOK REGENCY
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
LABOR PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF WEST LOMBOK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that labor has a very important role and position as an actor and goal of regional development;
that protection and empowerment of Indonesian migrant workers and labor without discrimination to obtain decent work and income;
that to guarantee equal rights and opportunities for Indonesian migrant workers and labor in obtaining a decent income, the Regional Government is obliged to provide Protection, in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Labor Protection.

Remembering:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9cdf62d-636c-4d50-9316-2c18125ec77d","actionData","errors"]