[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9cb8d8c-9503-4642-a258-693a47a61563","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan \r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\ntentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan \r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah untuk memperoleh persetujuan Bersama; \r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD \r\nyang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan \r\nRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang \r\ndijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta \r\nperubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah \r\ndisepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada \r\ntanggal 6 bulan September tahun 2023; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan \r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Tahun Anggaran 2023; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan \r\nDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa \r\nTimur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor \r\n41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor \r\n2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja \r\nSurabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan \r\nDaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa \r\nTimur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang \r\nPembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan \r\nPropinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah \r\nIstimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 \r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4286); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan \r\nPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana \r\nPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); \r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 \r\nTahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang \r\nNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan \r\nPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6801); \r\n9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \r\n10. Undang-Undang \r\nNomor \r\n23 \r\nTahun \r\n2014 \r\ntentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 \r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\nUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi \r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6856); \r\n11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi \r\nPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5601); \r\n12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan \r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \r\nPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4575); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman \r\nEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar \r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5165); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5272); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 \r\ntentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6402); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 6041); \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang \r\nSinkronisasi \r\nProses \r\nPerencanaan \r\ndan \r\nPenganggaran \r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6056); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 6322); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan \r\ndan \r\nEvaluasi \r\nPenyelenggaraan \r\nPemerintahan \r\nDaerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); \r\n22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem \r\nAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); \r\n23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana \r\nPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); \r\n24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar \r\nHarga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan \r\nAtas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang \r\nStandar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 112); \r\n25. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang \r\nPemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242); \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang \r\nPembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 \r\nTahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam \r\nNegeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk \r\nHukum Daerah; \r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang \r\nTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, \r\nTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana \r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara \r\nPerubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka \r\nPanjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah \r\nDaerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; \r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang \r\nSistem Informasi Pemerintahan Daerah; \r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang \r\nKlasifikasi, \r\nKodefikasi, \r\nPembangunan Daerah; \r\ndan \r\nNomenklatur Perencanaan \r\n30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang \r\nPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\n31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang \r\nPedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Tahun Anggaran 2023; \r\n32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 \r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun \r\nAnggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun \r\n2022 Nomor 7); \r\n33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1); \n Perubahan APBD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Perubahan APBD meliputi:

Pendapatan Daerah: Semula Rp2.302.594.818.356,00 menjadi Rp2.609.395.519.539,00 (bertambah Rp306.800.701.183,00).
Belanja Daerah: Semula Rp2.573.094.818.356,00 menjadi Rp2.974.975.189.152,00 (bertambah Rp401.880.370.796,00).
Pembiayaan Daerah:\n
- Penerimaan: Semula Rp277.000.000.000,00 menjadi Rp372.079.669.613,00 (bertambah Rp95.079.669.613,00).
- Pengeluaran: Tetap Rp6.500.000.000,00.
\n

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal daerah).

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGANJUK
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
on
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGANJUK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regent is required to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional People's Representative Council to obtain Joint Approval;
that the proposed Draft Regional Regulation on the APBD Amendment is a manifestation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9cb8d8c-9503-4642-a258-693a47a61563","actionData","errors"]