[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9c7fdaf-4715-458b-8557-27cb060b7748","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","place_of_enactment","Calang","theme","Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Aparatur Sipil Negara
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, serta mendukung dan melaksanakan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;\r\nc. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan kebijakan terkait kemampuan keuangan daerah, indeks\r\ntambahan penghasilan dan perubahan kebijakan terhadap Aparatur Sipil Negara penerima tambahan penghasilan, sehingga perlu dicabut;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya; \n UU No. 4 Tahun 2002, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, Perppu No. 2 Tahun 2022, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, PP no. 94 Tahun 2021, Permendagri No. 12 Tahun 2008, Permenpar No. 15 Tahun 2010, Permenpar No. 34 Tahun 2011, Permendagri No. 35 Tahun 2012, Permenpar No. 41 Tahun 2018, Permenpar No. 1 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pemenpar No. 2 Tahun 2022, Qanun Kab. Aceh Jaya No. 7 Tahun 2016, Perbup no. 9 Tahun 2021; \n Peraturan Bupati ini mengatur 33 pasal yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XVI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2023. \n Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Aceh Jaya ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN, serta mendukung reformasi birokrasi. Tujuannya adalah meningkatkan disiplin, kinerja, integritas, kesejahteraan, dan kualitas pelayanan ASN.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Jenis TPP:** TPP terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja (TPK), Beban Kerja (TBK), Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Pertimbangan Objektif lainnya.\n2. **Penerima TPK:** TPK diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional, kecuali beberapa kategori seperti CPNS, PPPK dengan masa kerja di bawah 1 tahun, ASN yang tidak melaksanakan tugas secara nyata, dan lainnya.\n3. **Penerima TBK:** TBK diberikan kepada seluruh Kepala SKPK dan Pegawai ASN yang bekerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, dan Dinas Kesehatan Kabupaten (khusus Dokter Spesialis).\n4. **Prosedur Pemberian TPP:** Pemberian TPK dilakukan berbasis program e-Kinerja, sementara TBK berbasis e-Absensi. TPP Kelangkaan Profesi dialokasikan minimal 10% dari penetapan TPP. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\n5. **Tim Pelaksanaan TPP:** Dibentuk Tim Pelaksanaan TPP yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. SKPK yang tidak menyampaikan laporan dalam batas waktu yang ditentukan akan diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP.\n2. Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi pemotongan TPP sebesar 100% sampai pelaporan selesai.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH JAYA
THE PROVINCE OF ACEH

REGULATION OF REGENT OF ACEH JAYA
NUMBER 5 OF 2023
on

SUPPLEMENTARY INCOME FOR STATE CIVIL APPARATUS EMPLOYEES
WITHIN THE ACEH JAYA REGENCY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ACEH JAYA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 58
Government Regulation Number 12 of 2019 on
Regional Financial Management;
that in order to improve the performance, motivation,
discipline and welfare of State Civil Apparatus Employees
within the Aceh Jaya Regency Government, as well as
supporting and implementing the reform agenda
bureaucracy to realize a clean government apparatus and free from corruption, collusion and nepotism,
it is necessary to provide Additional Income for Employees
State Civil Apparatus within the Government
Aceh Jaya Regency;
that Regent Regulation of Aceh Jaya Number 13 of
2022 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9c7fdaf-4715-458b-8557-27cb060b7748","actionData","errors"]