[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9c1b424-e091-4a9e-9d0c-db1505ef3ce4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2010","number","17","year","2010","published_date","2010-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Pajak Hotel","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2010/17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	\n \n bahwa, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan salah satu jenis\r\npajak kabupaten \n Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 \n BAB I\r\n KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK;\r\nBAB III\r\nDASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN\r\nDAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK;\r\nBAB IV\r\nTATA CARA PEMUNGUTAN;\r\nBAB V\r\nSURAT TAGIHAN PAJAK DAN MASA PAJAK;\r\nBAB VI\r\nTATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK;\r\nBAB VII\r\nKEBERATAN DAN BANDING;\r\nBAB VIII\r\nTATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,\r\nPENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU\r\nPENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB IX\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB X\r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB XI\r\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN KHUSUS;\r\nBAB XIII\r\nKETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB XIV\r\nPELAKSANAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2010. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003, Nomor : 3 Seri : B) dicabut dan\r\ndinyatakan tidak berlaku \n 16 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2003, Nomor : 3 Seri : B)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadikan Pajak Hotel sebagai salah satu jenis pajak kabupaten. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk dasar hukum yang jelas mengenai Pajak Hotel.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak: Pajak Hotel dikenakan atas setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Objek pajak meliputi fasilitas penginapan, olahraga, hiburan khusus tamu hotel, jasa persewaan ruangan, dan pelayanan penunjang seperti telepon, internet, dan transportasi. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel, sedangkan wajib pajak adalah pengusaha hotel itu sendiri.
Dasar Pengenaan, Tarif, Perhitungan, dan Wilayah Pemungutan Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Pajak terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan menjadi sumber pendapatan daerah.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau membayar sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), masa pajak, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan khusus, ketentuan penyidikan, pelaksanaan dan pengawasan, serta ketentuan pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang kurang dibayar.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dari wajib pajak dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2010
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

Considering:

that, with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Hotel Tax is one type of regional tax;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Hotel Tax.

In view of:

Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820);
Law Number 19 of 1997 concerning Tax Collection with a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9c1b424-e091-4a9e-9d0c-db1505ef3ce4","actionData","errors"]