[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9beafeb-0ea1-420a-8f19-abf80f5629fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-11-25","effective_date","2013-12-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

uji kelayakan dan kepatuhan - calon hakim konstitusi - komisi yudisial
2013
Peraturan Komisi Yudisial NO. 9, BN 2013 (1512): 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B dan Pasal 18C ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1); UU Nomor 24 Tahun 2003; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. \n Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013. \n Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengatur tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi. Latar belakang pembentukan panel ahli ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B dan Pasal 18C ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

\n\n

Panel Ahli bertugas melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Panel Ahli berwenang menerima usulan calon, menerima dukungan dan masukan dari masyarakat, menetapkan jadwal dan tata tertib uji, menilai dan menetapkan hasil uji, serta menyampaikan nama-nama calon yang lolos uji kepada lembaga pengusul.

\n\n

Panel Ahli terdiri dari 7 orang yang berasal dari usulan Mahkamah Agung, DPR, Presiden, dan dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat. Anggota Panel Ahli harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela, memiliki kredibilitas dan integritas, menguasai ilmu hukum, berpendidikan minimal magister, berusia minimal 50 tahun, dan tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu tertentu.

\n\n

Panel Ahli bersifat adhoc dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Panel Ahli dibantu oleh Sekretariat Panel Ahli yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Yudisial. Anggota Panel Ahli diberikan hak keuangan yang diatur dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.1512, 2013 JUDICIAL COMMISSION. Fit and Proper Test. Propriety. Panel of Experts.

REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
PANEL OF EXPERTS FOR FIT AND PROPER TEST ON
CANDIDATE CONSTITUTIONAL COURT JUDGES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 18B and Article 18C paragraph (5) of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, it is necessary to stipulate a Regulation of the Judicial Commission regarding the Panel of Experts for the Fit and Proper Test of Candidate Constitutional Court Judges;
In view of:	Article 22 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law No. 24 of 2003 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9beafeb-0ea1-420a-8f19-abf80f5629fa","actionData","errors"]