[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9b9c555-2af6-406f-9d01-9d5c5d980ffa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-07-01","effective_date","2021-07-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Prabumulih","place_of_enactment","Prabumulih","theme","Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengarusutamaan-gender
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar hukum peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 Tahun 2011; PERMENPPPA No. 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPPPA No. 7 Tahun 2018. \n Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas dan kewenangan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, ketentuan sanksi administrasi, pembiayaan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021. \n Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Latar belakangnya adalah masih adanya ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan di daerah.

Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Kota untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman pelaksanaan PUG, serta berwenang menetapkan kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan PUG, melakukan pemantauan dan evaluasi, memfasilitasi anggaran, dan memperkuat kelembagaan PUG. Pemerintah Kota juga berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD melalui analisis gender menggunakan metode GAP atau metode analisis lainnya. Hasil analisis gender dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) yang menjadi dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan.

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG, yang dilimpahkan kepada kepala PD. Untuk mempercepat pelembagaan PUG, dibentuk Pokja PUG dan Driver Penggerak Pokja PUG. Pokja PUG bertugas mempromosikan PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG). Setiap PD menunjuk Focal Point/Tim Teknis PUG yang bertugas mempromosikan PUG di unit kerja, memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran responsif gender, serta melaporkan pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan PD yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sanksi administratif oleh Walikota.\n2. Dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD maka akan diberikan sanksi Administratif bilamana tidak memenuhi :\n a. capaian Target Kinerja; dan\n b. tidak memiliki komitmen dan kesungguhan.\n3. Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa :\n a. teguran lisan; dan\n b. teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PRABUMULIH
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PRABUMULIH CITY
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PRABUMULIH,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of organizing governance, development, and public services in the region, there are still gender inequalities and injustices, so a strategy is needed to integrate gender through planning, preparation, implementation, budgeting, monitoring, and evaluation of policies, programs, and development activities in the region based on Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming;
that gender mainstreaming is one strategy to create equal and balanced conditions for men and women in obtaining opportunities/chances, participation, control, and development benefits, so that a condition of gender equality and justice will be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9b9c555-2af6-406f-9d01-9d5c5d980ffa","actionData","errors"]