[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9b7f70a-2385-4189-8e9c-3748c799cbf9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-01-27","effective_date","2017-01-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Perlindungan dan Pemberdayaan Petani","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan dan pemberdayaan petani
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2017/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah dan berkelanjutan, kecenderungan meningkatknya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani/Pembudidaya membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, dan peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani secara komprehensif, sistemik dan holistik serta berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; \n Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2017. \n 71 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani, memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian, meningkatkan efektivitas pelaksanaan serta pengawasan perlindungan dan pemberdayaan petani, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan ini mengatur berbagai ketentuan substansial, antara lain:

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel, serta menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan pertanian, dan rencana APBD.
Strategi perlindungan petani meliputi penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian, penyediaan lahan pertanian, kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, bantuan dan subsidi, komoditas unggulan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
Strategi pemberdayaan petani meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani.
Pemerintah daerah wajib menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi pertanian, memberikan jaminan penyediaan lahan pertanian, memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian, membangun sistem peringatan dini, memberikan asuransi pertanian, memberikan bantuan dan subsidi, menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan, dan memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki petani.
Pemerintah daerah juga melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan pendidikan kejuruan berbasis pertanian, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pemberian fasilitasi penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, mendorong regenerasi petani, dan mendorong serta memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

Peraturan ini juga mengatur pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan petani yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.

","transitional_provisions","1. Kelembagaan Petani yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.\n2. Perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi.","sanctions","1. Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANJARNEGARA REGENCY
YEAR 2017 NUMBER 2

REGIONAL REGULATION OF BANJARNEGARA
NUMBER 2 OF 2017
CONCERNING
PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a just and prosperous society and to fulfill the rights and basic needs of citizens, the Regional Government organizes community protection and empowerment in a planned, directed and sustainable manner;
that due to the increasing trends of climate change, globalization and global economic turmoil, vulnerability to natural disasters and business risks, as well as non-transparent and unfair market systems, Farmers/Cultivators need protection and empowerment;
that the currently applicable laws and regulations do not comprehensively, systematically and holistically regulate the protection and empowerment of Farmers;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9b7f70a-2385-4189-8e9c-3748c799cbf9","actionData","errors"]