[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a985351f-934e-49c1-962a-ff6a6ea0f643","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-08-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Retribusi Rumah Potong Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Rumah Potong Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menjamin kesehatan dan kehalalan produk hasil peternakan, serta menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Tapin aman dan halal untuk\r\ndikonsumsi, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan dipungut retribusi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992;Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Nama, Obyek dan Subyek Retribusi;Golongan Retribusi;Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur dan Sasaran alam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;Penyesuaian Tarif;Wilayah Pemungutan;Tata Cara Pemungutan;Pembayaran dan Penundaan Pembayaran;Insentif Pemungutan;Sanksi Administrasi;Penagihan;Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi;Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa;Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Seluruh pengaturan mengenai rumah potong hewan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kesehatan dan kehalalan produk hasil peternakan serta menjaga peredaran daging yang aman dan halal. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dengan memungut retribusi.

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi pemakaian kandang karantina, tempat pelayuan daging, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, serta pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan. Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan, dan jumlah hewan yang dipotong. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong, dengan tarif yang berbeda untuk sapi/kerbau/kuda, kambing/domba, dan unggas. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan.

Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan wajib retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah 3 tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TAPIN
REGIONAL REGULATION OF TAPIN REGENCY
NUMBER 06 OF 2011
ABOUT
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAPIN,

Considering:

that in order to ensure the health and halal status of livestock products, and to ensure that the circulation of meat in Tapin Regency is safe and halal for consumption, the Regional Government provides animal slaughterhouse services including health examination services for animals before and after slaughter with retribution charged;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Animal Slaughterhouse Retribution;

In view of:

Law Number 8 of 1965 concerning the Establishment of Level II Regions of Tanah Laut, Level II Region of Tapin and Level II Region of Tabalong (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1965 Number 51, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a985351f-934e-49c1-962a-ff6a6ea0f643","actionData","errors"]