[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a966ff09-927e-4df2-a356-b0454477ad09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":91,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Dan Retribusi Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-04-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Salatiga","place_of_enactment","Salatiga","theme","Penyelenggaran Dan Retribusi Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-retribusi-izin-usaha-jasa-konstruksi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaran Dan Retribusi Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000\r\ntentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa\r\nKonstruksi, badan usaha yang bergerak di\r\nbidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha\r\nyang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di\r\ntempat domisilinya;\r\nb. bahwa agar penyelenggaraan usaha jasa\r\nkonstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a\r\ndapat berjalan tertib, berdayaguna, berhasilguna\r\nperlu dilakukan pengaturan, pembinaan,\r\npengawasan dan pengendalian melalui\r\npemberian izin;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa\r\nKonstruksi. \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Republik\r\nIndonesia Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengatur tentang suatu rangkaian kegiatan mulai dari\r\nmenghimpun objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya\r\nRetribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi\r\nkepada Wajib Retribusi serta pengawas penyetorannya di daerah sebagai pembayaran atas\r\njasa atau pemberian izin usaha jasa konstruksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang\r\nmengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi izin usaha jasa konstruksi. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan, memberdayakan, dan mengawasi usaha jasa konstruksi di wilayah Kota Salatiga, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000.

Ketentuan Substansial:

Perizinan: Setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota. Izin ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Jenis Usaha: Izin usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan konstruksi, serta usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
Bidang Usaha: Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.
Kualifikasi Usaha: Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat kompetensi dan kemampuan usaha, yang digolongkan ke dalam kualifikasi usaha besar, menengah, dan kecil (termasuk usaha perorangan).
Persyaratan: Untuk memperoleh izin, badan usaha atau perorangan harus memenuhi persyaratan teknis (seperti memasang papan nama, memiliki perlengkapan kantor, peralatan penunjang, tenaga teknik, dan kemampuan menangani pekerjaan) dan persyaratan administrasi (seperti melampirkan Sertifikat Badan Usaha, akta pendirian perusahaan, NPWP, dan rekomendasi hasil pemeriksaan tim peneliti).
Kewajiban dan Larangan: Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan seperti memiliki izin, memasang papan nama, melaporkan perubahan data perusahaan, menyerahkan laporan kinerja, dan melakukan pengawasan terhadap tenaga ahli. Mereka dilarang memperoleh izin dengan cara melanggar hukum, meminjamkan nama perusahaan, atau menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan pengguna jasa.
Retribusi: Pemberian izin dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin. Besarnya retribusi bervariasi berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi usaha.

","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha atau perorangan yang tidak memenuhi kewajiban dalam Pasal 11 diberi sanksi berupa peringatan tertulis.\n2. Izin dapat dibekukan jika telah mendapat peringatan tertulis 3 kali atau masuk dalam pemeriksaan pengadilan.\n3. Izin dapat dicabut jika melanggar larangan dalam Pasal 12, dijatuhi hukuman pengadilan, tidak memenuhi kewajiban dalam 30 hari sejak izin berlaku, atau dinyatakan bangkrut.\n4. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda paling banyak 2% per bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SALATIGA CITY
NUMBER 5 OF 2008

REGULATION OF SALATIGA CITY
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION AND RETRIBUTION OF BUSINESS LICENSES FOR SERVICES
CONSTRUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF SALATIGA,

Considering:

that according to the provisions of Article 14 paragraph (1)
of Government Regulation Number 28 of 2000
concerning Construction Services Business and Role of the Community
Construction, business entities engaged in
the field of construction services are required to have a business license
issued by the Regional Government in
their domicile;
that in order for the implementation of construction services
business as referred to in letter a
to run in an orderly, efficient, and effective manner,
it is necessary to carry out regulation, guidance,
supervision and control through
licensing;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a966ff09-927e-4df2-a356-b0454477ad09","actionData","errors"]