[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a95fca90-1836-41e3-8f48-65f28494b2c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 4 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan pertimbangan bahwa pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, nilai ekonomis air minum yang dijual pada depot air minum menjadikan pilihan bagi masyarakat dan jumlahnya terus bertambah sehingga perlu diarahkan kepada iklim persaingan usaha yang sehat agar mutunya tetap terjaga, perizinan usaha skala mikro sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perijinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang. \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Kabupaten Kotabaru, meliputi Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 28);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah pertumbuhan usaha mikro DAMIU yang memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, serta perlunya pengaturan untuk menjaga mutu air minum dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan substansial meliputi kewajiban setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha DAMIU untuk memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk mendapatkan izin usaha meliputi surat pengantar dari RT/RW, KTP, Kartu Keluarga, pas foto, formulir permohonan, dan Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU. Permohonan izin tidak dikenakan biaya. Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Camat. Izin DAMIU dinyatakan tidak berlaku jika terjadi pengalihan kepemilikan atau perpindahan lokasi usaha, atau jika pemegang izin tidak melakukan aktivitas selama 1 tahun. Izin berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbarui setiap 1 tahun.

Pemegang izin DAMIU dilarang menjual air minum sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU, dan hanya boleh melakukan pengisian dan penjualan air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen di tempat produksinya. Dinas Kesehatan atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) melakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal.

","transitional_provisions","1. DAMIU yang telah berdiri sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dan telah diberikan izin sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya dianggap telah memiliki izin sampai berakhir masa izinnya dan setelah itu wajib mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.\n2. Dalam hal belum ada ketentuan perizinan yang diberlakukan terhadap DAMIU yang ada sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini maka dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki izin DAMIU dengan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan daerah ini.","sanctions","1. Sanksi administratif berupa pencabutan Izin.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2015
on
BUSINESS LICENSE FOR REFILL DRINKING WATER DEPOT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the growth of the micro-business climate of water
drinking requires a synergistic role between actors
business and the regional government;
that the economic value of drinking water sold at
water depots makes it a choice for
the public and the number continues to increase
so it needs to be directed to a competitive climate
healthy business so that the quality is maintained;
that micro-scale business licensing is in accordance with
the provisions of Appendix Q Division of Affairs
Government in the Field of Cooperatives, Small Businesses, And
Medium in the Appendix to Law Number 23
Year 2014 on Regional Government, licensing
micro business

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a95fca90-1836-41e3-8f48-65f28494b2c8","actionData","errors"]