[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a952d465-b4ed-4413-ba2b-266a381f9f27","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-11-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2004/3 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai tindak lanjut pasal 203 Undang-Undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu\r\ndiatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan\r\nPemberhentian Kepala Desa sesuai dengan Otonomi Asli,\r\nDemokrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat maka sebagai\r\nperwujudan Demokrasi di Desa. \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB III\r\nHAK MEMILIH DAN DIPILIH;\r\nBAB IV\r\nPENCALONAN KEPALA DESA;\r\nBAB V\r\nPEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB VI\r\nPEMILIHAN ULANG;\r\nBAB VII\r\nPENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN\r\nPELANTIKAN KEPALA DESA;\r\nBAB VIII\r\nMASA JABATAN KEPALA DESA;\r\nBAB IX\r\nKEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPALA DESA;\r\nBAB X\r\nPERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA;\r\nBAB XI\r\nLARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA;\r\nBAB XII\r\nPEMBERHENTIAN KEPALA DESA;\r\nBAB XIV\r\nPENGANGKATAN PENJABAT (PJ)\r\nDAN YMT KEPALA DESA;\r\nBAB XV\r\nBIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA;\r\nBAB XVI\r\nTINDAKAN DAN SANKSI;\r\nBAB XVII\r\nKETENTUAN PEMILIHAN;\r\nBAB XVIII\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004. \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2004 mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa. Latar belakang peraturan ini adalah sebagai tindak lanjut dari Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi di desa sesuai dengan otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di tingkat desa dan Panitia Peneliti dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat kabupaten. Panitia Pemilihan bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon, memeriksa identitas bakal calon, mengajukan bakal calon kepada BPD, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD. Panitia Pemilihan wajib mengumumkan penyelenggaraan Pilkades, mendaftar pemilih, menyusun daftar pemilih sementara, dan mengesahkan daftar pemilih tetap.

Peraturan ini juga mengatur hak memilih dan dipilih menjadi Kepala Desa, persyaratan bagi calon Kepala Desa, serta proses pencalonan yang melibatkan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan. Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan melalui Keputusan BPD berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan. Selanjutnya, Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemilihan ulang jika terdapat calon dengan suara terbanyak yang sama, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa selama 5 tahun yang dapat dipilih kembali satu kali, kewajiban dan wewenang Kepala Desa, pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD, larangan bagi Kepala Desa, serta proses penyidikan terhadap Kepala Desa.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya ditetapkan 8 (delapan) tahun, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD dapat tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya.","sanctions","1. Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sukamara No. 4 Tahun 2011 tentang Kepala Desadinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/79039/perda-kab-sukamara-no-4-tahun-2011","aecc84ca-55db-45ca-adf5-193b7e23fd20","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 10 OF 2004
CONCERNING
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT AND
DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as a follow-up to Article 203 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, it is necessary to regulate the Procedures for Candidacy, Election, Appointment and Dismissal of Village Heads in accordance with Original Autonomy, Democracy, and Community Empowerment as a manifestation of Democracy in the Village;
that in accordance with the intent of letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation;

In View of:

Law Number 5 of 2002 concerning the Establishment of Katingan Regency, Seruyan Regency, Sukamara Regency, Lamandau Regency, Gunung Mas Regency, Pulang Pisau Regency, Murung Raya Regency and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a952d465-b4ed-4413-ba2b-266a381f9f27","actionData","errors"]