[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a94fd407-6d25-4349-bbde-8c06dae2c922","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024","number","32","year","2024","published_date","2024-07-16","effective_date","2024-08-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perindustrian-kelapasawit
2024
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 32, BN.2024 (434)/51 hlm
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan nilai strategis industri pengolahan kelapa sawit dan memberikan kepastian serta kemudahan dalam menentukan identifikasi teknis setiap komoditas turunan kelapa sawit, perlu mengatur klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun\r\n2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit, pemantauan dan evaluasi atas Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit dan pelaporan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024. \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan nilai strategis industri pengolahan kelapa sawit dan memberikan kepastian serta kemudahan dalam menentukan identifikasi teknis setiap komoditas turunan kelapa sawit. Klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan hilirisasi industri kelapa sawit, penyusunan kebijakan di bidang fiskal dan kebijakan ekspor atas komoditas turunan kelapa sawit, dan identifikasi teknis komoditas turunan kelapa sawit.

Klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit terbagi atas lima kelompok:

Kelompok I: Hasil pengolahan tandan buah segar dan produk samping biomassa kelapa sawit.
Kelompok II: Hasil pengolahan inti sawit, pemisahan produk mentah, dan splitting process atas produk dan/atau fraksi mentah minyak kelapa sawit.
Kelompok III: Hasil pengolahan bungkil kelapa sawit, pemurnian minyak kelapa sawit mentah, pemisahan atau pemurnian fraksi minyak kelapa sawit, dan splitting process atas produk refined bleached deodorized (RBD) minyak kelapa sawit.
Kelompok IV: Produk pangan, produk bahan kimia terbarukan, produk berbasis gliserin, dan produk modifikasi kimia produk olahan minyak kelapa sawit.
Kelompok V: Produk pangan kemasan, produk modifikasi fisika, produk hasil pemurnian lanjut, produk kimia fungsional, dan produk hilir akhir berbasis minyak kelapa sawit.

Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi atas klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2024
REGARDING
CLASSIFICATION OF PALM OIL DERIVATIVE COMMODITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to increase the strategic value of the palm oil processing industry and provide certainty and ease in determining the technical identification of each palm oil derivative commodity, it is necessary to regulate the classification of palm oil derivative commodities;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 24 of 2015 concerning the Collection of Plantation Funds and Article 3 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 61 of 2015 concerning the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds as amended several times, most

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a94fd407-6d25-4349-bbde-8c06dae2c922","actionData","errors"]