[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a94fbbb5-2345-4f02-896b-e8da389a2d11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-03-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja;desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jungto Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa, perlu diterbitkan Peraturan\r\nDaerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02\r\nTahun 2011. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Klasifikasi Perencanaan Pembangunan Desa;RPJM Desa dan RKP Desa;Tujuan RPJM Desa dan RKP Desa;Tujuan, Prinsip, dan Kaidah Penyusunan RPJm Desa;Pengorganisasian Penyusunan RPJM Desa;Pedoman Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;Tahapan Penyusunan RPJM Desa;Tata Cara Penyusunan RPJM Desa;Pengendalian;Penilaian dan Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa;sumber Biaya;Sanksi Administrati;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 39 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005 Nomor 14).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 02).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa di Kabupaten Kotabaru. Latar belakangnya adalah perlunya perencanaan pembangunan desa yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup klasifikasi perencanaan pembangunan desa menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa merupakan perencanaan 5 tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sementara RKP Desa adalah perencanaan tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. RPJM Desa menjabarkan visi, misi, dan program kepala desa terpilih, serta menjadi pedoman penyusunan RKP Desa. RKP Desa memuat kebijakan ekonomi desa, prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaan.

Peraturan ini juga mengatur tujuan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, prinsip dan kaidah penyusunan RPJM Desa, pengorganisasian penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbangdes dan Tim Penyusun RPJM Desa, serta pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Tahapan penyusunan RPJM Desa meliputi persiapan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan, pembahasan, dan penetapan. Tata cara penyusunan RPJM Desa mencakup sistematika penyusunan, rapat penyusunan, pembahasan rancangan, dan penetapan rancangan. Pengendalian dilakukan melalui pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan. Penilaian dan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara jelas dan objektif untuk menilai ketepatan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan desa.

","transitional_provisions","1. Dokumen RPJM Desa yang telah disusun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan disusunnya rencana pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Kepala desa yang belum menyusun dan menetapkan RPJM Desa, wajib menyusun RPJM Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n3. RPJM Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Masa berlaku RPJM desa yang disusun oleh kepala desa yang sisa masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa tersebut sampai dengan dilantiknya kepala desa yang baru.","sanctions","1. Kepala Desa yang terlambat menyampaikan laporan sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2013
CONCERNING
STAGES, PROCEDURES FOR PREPARATION, CONTROL, AND
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

Considering:

that in order to implement village government, it is necessary to prepare a village development plan which is an integral part of the regional development planning system;
that based on the provisions of Article 216 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government jungto Article 66 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages and Article 19 of Minister of Home Affairs Regulation Number 66 of 2007 concerning Village Development Planning, in order to provide guidelines for village governments in preparing village development plans, it is necessary to issue a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a94fbbb5-2345-4f02-896b-e8da389a2d11","actionData","errors"]