[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a946ef57-c85a-4a17-a69f-05a6b037fea3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pohuwato","place_of_enactment","Marisa","theme","Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Inovasi Daerah
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD 2023 (9)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk Dalam Rangka:\r\n1. Bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara\r\nberkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi;\r\n2. Bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Pohuwato tentang Inovasi Daerah;\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;\r\n4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Inovasi Daerah termasuk didalamnya Ktentuan Umum, Tujuan Dan Prinsip, Ruang Lingkup, Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Penusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Uji Coba Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Pendanaan, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023. \n Terdiri Atas 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui inovasi. Sasarannya adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Inovasi Daerah mencakup inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Usulan inovasi dapat berasal dari Bupati, anggota DPRD, ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, atau masyarakat. Proses pengusulan melibatkan penyampaian proposal yang dievaluasi oleh tim independen atau Perangkat Daerah terkait. Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah, yang menjadi dasar uji coba. Uji coba dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan. Inovasi yang berhasil diterapkan akan dinilai oleh Menteri Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan. Pendanaan kegiatan inovasi dianggarkan dalam APBD. Informasi mengenai inovasi dikelola secara terpusat. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi.","transitional_provisions","1. Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POHUWATO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POHUWATO REGENCY
NUMBER 9 OF 2023
CONCERNING
REGIONAL INNOVATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POHUWATO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to accelerate the realization of sustainable community welfare, various innovations in the implementation of regional administration and increased production or production processes are needed;
that in order to provide a stronger impetus for the implementation of Regional Government and the community to be more creative and innovative, facilitation and guidance efforts are needed as well as legitimacy for the creativity and innovation that has been implemented so that it can increase regional competitiveness;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Pohuwato Regency concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a946ef57-c85a-4a17-a69f-05a6b037fea3","actionData","errors"]