[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a93da2b4-00de-4d90-8b94-0e28978bbf6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN - PENDAPATAN - DAN - BELANJA - DAERAH - KABUPATEN - CIAMIS - TAHUN - ANGGARAN - 2017
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2016/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun anggaran 2017
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017, dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 12);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2015\r\n \n PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2017. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 2.268.889.128.000,00, belanja daerah sebesar Rp. 2.270.389.128.000,00 yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (1.500.000.000,00), serta pembiayaan daerah yang mencakup penerimaan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 11.000.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

\n\n

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

\n\n

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok utang.

\n\n

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
THE REGENT OF CIAMIS
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 19 OF 2016
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF CIAMIS REGENCY FOR FISCAL YEAR 2017

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the Regional Head is obliged to submit a draft Regional Regulation on the APBD accompanied by explanations and supporting documents to the DPRD in accordance with the time specified by the statutory regulations to obtain joint approval;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate the Revenue and Expenditure Budget of Ciamis Regency for Fiscal Year 2017, by Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a93da2b4-00de-4d90-8b94-0e28978bbf6b","actionData","errors"]