[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9311b9d-32b2-4d42-b7f3-bdf41186ff36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2025","number","44","year","2025","published_date","2025-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PPN-PAJAK
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 44, BN.2025 (539)/10 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mendorong peningkatan kualitas dan\r\nkuantitas bekal khusus operasi yang diberikan pada\r\nsatuan penerima, perlu diberikan insentif fiskal berupa\r\npajak pertambahan nilai atas penyerahan bekal khusus\r\noperasi tertentu yang ditanggung pemerintah tahun\r\n\tanggaran 2025;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas\r\nPenyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang\r\nDitanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasi, Pelaksanaan\tdan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025 terhadap PPN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2025. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas bekal khusus operasi yang diberikan pada satuan penerima melalui insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2025.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

PPN yang terutang atas penyerahan bekal khusus operasi tertentu kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia, ditanggung Pemerintah seluruhnya untuk tahun anggaran 2025.
Bekal khusus operasi tertentu meliputi bekal kesehatan, rumah sakit lapangan, dan ransum khusus operasi untuk militer, dengan rincian lebih lanjut tercantum dalam Lampiran.
PPN yang ditanggung Pemerintah berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan bekal khusus operasi tertentu wajib membuat Faktur Pajak dengan mencantumkan keterangan khusus dan melaporkan realisasi PPN yang ditanggung Pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN.
PPN tidak ditanggung Pemerintah jika objek yang diserahkan bukan bekal khusus operasi tertentu, PPN terutang di luar periode yang ditentukan, PKP tidak membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi, Faktur Pajak tidak mencantumkan keterangan yang sesuai, atau PPN terutang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 44 OF 2025
CONCERNING
VALUE ADDED TAX ON THE SUPPLY OF SPECIAL OPERATIONAL SUPPLIES
BORNE BY THE GOVERNMENT FOR THE 2025 FISCAL YEAR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to encourage the improvement of the quality and
quantity of special operational supplies provided to
recipient units, it is necessary to provide fiscal incentives in the form of
value added tax on the supply of special
operational supplies borne by the government for the
2025 fiscal year;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of
Finance concerning Value Added Tax on the
Supply of Certain Special Operational Supplies
Borne by the Government for the 2025 Fiscal Year;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9311b9d-32b2-4d42-b7f3-bdf41186ff36","actionData","errors"]