Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Juga dikenal sebagai: Peraturan BI 7/51/PBI/2005 · Peraturan BI No. 7/51/PBI/2005

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:14 Desember 2005Tanggal Penetapan:14 Desember 2005
Perbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Bank Indonesia
TemaLaporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku14 Desember 2005
Tanggal Penetapan14 Desember 2005
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Peraturan ini mencabut: 1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat 2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan tentang pedoman penyampaian laporan bulanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih efektif dan efisien melalui sistem on-line. Hal ini dilakukan untuk memastikan informasi keuangan dan kegiatan usaha BPR dapat diperoleh secara tepat waktu, akurat, dan benar.

Ketentuan Substansial

BPR diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara on-line kepada Bank Indonesia setiap bulan. Laporan ini harus mencakup neraca, rekening administratif, dan rincian pos tertentu. BPR bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan serta harus melakukan koreksi jika terdapat kesalahan. Pengecualian diberikan jika BPR berada di daerah tanpa fasilitas komunikasi, baru beroperasi, atau mengalami gangguan teknis. BPR juga harus memiliki sistem konversi dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab atas laporan tersebut.

1. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/58/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/02/UPPB masing-masing tanggal 29 Agustus 1995 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 29/01/UPPB tanggal 19 April 1996 perihal Komputerisasi Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak pelaporan data bulan Maret 2006.

1. BPR Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan Bulanan dan/atau koreksi Laporan Bulanan secara on-line tanpa memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 untuk setiap penyampaian. 2. BPR Pelapor yang terlambat dikenakan sanksi Rp50.000,00 per hari keterlambatan. 3. BPR Pelapor yang tidak menyampaikan dikenakan sanksi Rp3.000.000,00. 4. Kesalahan dalam Laporan Bulanan dikenakan sanksi Rp10.000,00 per item kesalahan atau paling banyak Rp1.000.000,00.