[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a92d5438-1483-48fd-946e-a40df62f8f42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":-5,"_96":97,"_98":94,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003","number","6","year","2003","published_date","2003-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76,79],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":80,"_54":81,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jayapura","place_of_enactment","Jayapura","theme","Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jasa Pos-telekomunikasi
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/NO.45
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi merupakan Cabang Produksi yang penting bagi negara dan guna meningkatkan kesejahteraan umum dikawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan, dengan diberikannya kewenangan kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam Era Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jayapura. \n Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–undang Nomor 6 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang–undang Nomor 21 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2001. \n Dalam peraturan dibahas mengenai pos, telekomunikasi, pembinaan dan penertiban, pengujian alat dan perangkat pos dan telekomunikasi, tim pemantuan dan penertiban pos dan telekomunikasi, pendidikan dan pelatihan pos dan telekomunikasi. pengamanan fasilitas umum dan telekomunikasi, nama, oyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa pengihan, pengawasan dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2003. \n 25 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, memperlancar kegiatan pembangunan, dan memantapkan stabilitas nasional melalui pengaturan usaha jasa pos dan telekomunikasi. Peraturan ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dari sektor pos dan telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap izin usaha agen pos dan warposnet, filateli, jasa titipan, warung internet, dan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat lokal.
Persyaratan perizinan untuk berbagai jenis usaha jasa pos dan telekomunikasi, termasuk jangka waktu izin dan tata cara permohonan izin.
Kewajiban bagi perusahaan jasa titipan untuk menyediakan timbangan dan pedoman syarat pengiriman.
Ketentuan mengenai batas berat dan besar uang terima untuk kiriman.
Larangan menyelenggarakan jasa usaha telekomunikasi khusus kecuali untuk keperluan dinas.
Kewajiban membuat laporan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan setiap bulan.
Pembentukan Tim Pemantauan dan Penertiban kegiatan Pos dan Telekomunikasi.
Pengujian terhadap alat atau perangkat Pos dan Telekomunikasi.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Operasional Pos dan Telekomunikasi.
Pengamanan fasilitas umum dan telekomunikasi.
Pengaturan mengenai retribusi, termasuk nama, objek, subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pungutan, masa retribusi, dan saat retribusi terutang.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.\n3. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha atau izin operasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

JAYAPURA CITY GOVERNMENT
JAYAPURA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 6 OF 2003
CONCERNING
BUSINESS LICENSE FOR POSTAL AND TELECOMMUNICATION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAYAPURA,

Considering:

that Postal and Telecommunication Services Business is a Branch
Production that is important for the country in order to improve
the unity and integrity of the nation, improve public welfare,
expedite development activities and strengthen Stability
National;
that Postal and Telecommunication Services Business is a real need
society in urban and rural areas and
so far there has been no contribution from the Postal and Telecommunication Sector
to the Jayapura City Regional Government;
that with the authority given to the Region to
manage its own household in the Era of Regional Autonomy which is
real, broad and responsible based on Law Number
22 of 1999 concerning Regional Government and Law
Number 21 of 2001 concerning Special

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a92d5438-1483-48fd-946e-a40df62f8f42","actionData","errors"]