[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a919c081-bd82-454b-9b7c-167357e0600d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2009 tentang sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-09-01","effective_date","2009-09-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. KAPUAS HULU: 9 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengoptimalisasi Sumber Pendapatan Desa secara sah sesuai Ketentuan yang berlaku; \n Uu No.27 Tahun 1959, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, PP No.72 Tahun 2005, Perda No.11 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2007, Perda No.12 Tahun 2007 \n KETENTUAN UMUM; JENIS-JENIS SUMBER PENDAPATAN DESA; JENIS KEKAYAAN DESA; PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA; PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2009. \n 6 halaman dan 3 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Kapuas Hulu. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah).
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah, dan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah).
Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
Sumbangan dari pihak ketiga.
Pinjaman desa.

Kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, obyek rekreasi yang diurus desa, pemandian umum yang diurus desa, perairan dalam batas tertentu yang diurus desa, tempat pemancingan di sungai, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.

Pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), melakukan pinjaman, dan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD dan disahkan oleh Bupati. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa dan telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten tidak boleh dipungut kembali oleh Pemerintah Desa, tetapi harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian yang proporsional dan adil. Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber pendapatan desa dan menetapkannya dengan Peraturan Desa tanpa memerlukan pengesahan Bupati. Pembinaan dan pengawasan terhadap sumber pendapatan desa dilakukan oleh Bupati melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 6 YEAR 2009
CONCERNING
VILLAGE REVENUE SOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that as implementation of the provisions of Article 72 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages; \n that in order to optimize the Village Revenue Sources legally in accordance with the prevailing regulations; \n that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village Revenue Sources; \n \n
In View of:	\n \n Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a919c081-bd82-454b-9b7c-167357e0600d","actionData","errors"]