[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a917276f-e849-440a-aa6b-102db37302f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 22 Tahun 2016","number","22","year","2016","published_date","2016-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sarpras - pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, PERDA KAB. SEMARANG NO. 22, LD.2016/NO.22, TLD.2016/NO.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada intinya menyatakan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah selesai diabngun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Peruamhan dan Permukiman; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 tahun 2007; UU No. 1 tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kabupaten Semarang No. 2 Tahun 2015 \n 1. Prinsip\r\n2. Perumahan dan Permukiman\r\n3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum\r\n4. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum\r\n5. Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum\r\n6. Pembentukan Tim Verifikasi\r\n7. Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum\r\n8. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum\r\n9. Pelaporan\r\n10. Pembinaan dan Pengawasan\r\n11. Pembiayaan\r\n12. Ketentuan Penyidikan\r\n13. ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 18 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan permukiman di Kabupaten Semarang. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketersediaan PSU sesuai standar dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU oleh pemerintah daerah.

\n\n

Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip penyerahan PSU seperti keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan. PSU yang diatur meliputi jaringan jalan, saluran pembuangan air limbah dan hujan, tempat pembuangan sampah, sarana perniagaan, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pemakaman, pertamanan, parkir, serta utilitas umum seperti jaringan air bersih, listrik, telepon, gas, transportasi, pemadam kebakaran, dan penerangan jalan umum.

\n\n

Setiap orang atau pengembang wajib menyerahkan PSU yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah setelah masa pemeliharaan. Jika tidak, akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pembangunan, dan denda administratif. Besaran denda bervariasi antara Rp10.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00 tergantung pada status hukum pelanggar (perseorangan atau badan hukum). Penyerahan PSU harus memenuhi persyaratan umum (kesesuaian lokasi dan spesifikasi teknis), teknis (sesuai peraturan perundang-undangan), dan administrasi (dokumen rencana tapak, IMB, IPB, berita acara penyerahan).

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Verifikasi oleh Bupati untuk memproses penyerahan PSU, yang bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan penilaian. Tata cara penyerahan meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pasca penyerahan, termasuk pencatatan aset ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan Daftar Barang Pengguna (DBP). Jika PSU ditelantarkan, pemerintah daerah berhak membuat berita acara perolehan dan pernyataan penguasaan aset, yang menjadi dasar pendaftaran hak atas tanah.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya peraturan daerah ini, perizinan terkait pembangunan perumahan dan pembangunan kawasan permukiman yang telah dikeluarkan tetap berlaku.\n2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah dibangun dan ada sebelum Peraturan daerah ini diundangkan wajib diserahkan kepada Pemerintah daerah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun .","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 22 OF 2016
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES AND PUBLIC UTILITIES
HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 23 paragraph (3) of Government Regulation Number 14 of 2016 concerning the Implementation of Housing and Residential Areas, in essence, it states that Infrastructure, Facilities, and Public Utilities that have been completed by each person must be submitted to the regional government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Guidelines for the Submission of Infrastructure, Facilities and Public Utilities Housing and Settlement;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a917276f-e849-440a-aa6b-102db37302f9","actionData","errors"]