[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a90e0356-d388-41eb-b4f6-17ef15244be9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-08-22","effective_date","2013-08-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - penjualan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; b. bahwa mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 \n Peraturan ini memuat mengenai pengenaan retribusi beserta dengan hal-hal teknis lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2013. \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1998 Nomor 16 Seri B Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Purbalingga. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, serta untuk memberikan landasan hukum dalam pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, meliputi benih ikan, calon induk ikan, induk ikan afkir, bibit tanaman, dan produk pertanian. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume, ukuran, umur, dan/atau kualitas benih/bibit/induk hasil produksi usaha daerah.

Prinsip penetapan tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar, dengan mempertimbangkan biaya modal, biaya pemeliharaan, dan biaya transportasi. Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis produksi usaha daerah, seperti benih ikan (gurami, karper, tawes, nila, lele, patin, bawal), calon induk ikan, induk ikan afkir, dan produk pertanian (benih padi, gabah kering panen, kopi, gula kelapa, bibit tanaman, hasil pertanian).

Seluruh hasil retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan melihat indeks harga dan perkembangan perekonomian.

","transitional_provisions","Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Derah yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 04 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE ON SALES OF REGIONAL ENTERPRISE PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that local service charge is one of the sources for organizing regional administration in order to improve services to the community and regional independence;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the collection of Local Service Charge on Sales of Regional Enterprise Production is the authority of the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge on Sales of Regional Enterprise Production;

In View of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a90e0356-d388-41eb-b4f6-17ef15244be9","actionData","errors"]