[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8f7f240-641d-485a-9202-ddef39616f7d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-07-24","effective_date","2017-08-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NO. 6, BN 2017/NO 1154; PERATURAN.GO.ID: 13 HLM
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TENTANG Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk memastikan bahwa perempuan dan anak yang mengalami permasalahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas lembaga layanan yang ada, yang seringkali terhambat oleh kendala lokasi dan kurangnya penjangkauan. Oleh karena itu, dibentuklah Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) untuk membantu organisasi layanan yang telah ada.

Ketentuan Substansial: Satgas PPA bertugas di bawah koordinasi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Tugas utama Satgas PPA meliputi penjangkauan, identifikasi kebutuhan, perlindungan, dan rekomendasi layanan lebih lanjut untuk perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Keanggotaan Satgas PPA terdiri dari berbagai elemen masyarakat, dan pembentukannya ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Satgas PPA juga berfungsi untuk melakukan wawancara dan observasi guna memastikan kondisi dan kebutuhan korban.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

KEMENPP-PA. Task Force for Handling
Women and Children's Issues.
No.1154, 2017

REGULATION
OF THE MINISTER OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2017
ON
TASK FORCE FOR HANDLING WOMEN AND CHILDREN'S ISSUES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8f7f240-641d-485a-9202-ddef39616f7d","actionData","errors"]