[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8eb7903-fdc4-486c-9c91-627b0ed70f95","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2015/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:	\n \n Pemerintah Daerah Kab Kuningan perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadillan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk PERDA tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kab Kuningan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 12 Tahun 1992; UU No 7 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 18 Tahun 2012; UU No 19 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 10 Tahun 2000; PP No 68 Tahun 2002; PP No 16 Tahun 2004; PP No 20 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 26 Tahun 2008; PP No 42 Tahun 2008; PP No 43 Tahun 2008; PP No 11 Tahun 2010; PP No 15 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2010; PP No 1 Tahun 2011; PP No 12 Tahun 2012; PP No 25 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2012; PP No 30 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERDA Kab Kuningan No 6 Tahun 2005; PERDA Kab Kuningan No 3 Tahun 2008; PERDA Kab Kuningan No 5 Tahun 2009; PERDA Kab Kuningan No 26 Tahun 2011; PERDA Kab Kuningan No 21 Tahun 2013; PERDA Kab Kuningan No 9 Tahun 2014. \n -\tDalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas, Tujuan, dan Ruang Lingkup\r\n3.\tPerencanaan dan Penetapan\r\n4.\tPengembangan\r\n5.\tPemanfaatan\r\n6.\tPembinaan\r\n7.\tPengendalian\r\n8.\tPengawasan\r\n9.\tSistem Informasi\r\n10.\tPerlindungan dan Pemberdayaan Petani\r\n11.\tPembiayaan\r\n12.\tPeran Serta Masyarakat\r\n13.\tKetentuan Penyidikan\r\n14.\tKetentuan Pidana\r\n15.\tKetentuan Peralihan\r\n16.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2015. \n 37 HLM (Penjelasan 13 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Latar belakangnya adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi, yang mengancam ketahanan pangan daerah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur perencanaan dan penetapan LP2B yang terintegrasi dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, meliputi kawasan pertanian lahan basah dan kering, serta lahan cadangan seperti tanah terlantar dan lahan marginal. Pengembangan LP2B dilakukan melalui optimalisasi lahan (intensifikasi dan diversifikasi) dan ekstensifikasi lahan cadangan. Pemanfaatan LP2B harus menjamin konservasi tanah dan air. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengendalian (melalui insentif dan disinsentif), serta pengawasan terhadap LP2B.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur sistem informasi LP2B yang dapat diakses masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan perlindungan LP2B yang dibebankan pada APBD, serta peran serta masyarakat dalam perlindungan LP2B.

","transitional_provisions","Penetapan dan penerapan peta sebaran LP2B milik pribadi atau swasta secara bertahap dapat mulai berlaku efektif sejak Bulan Januari Tahun 2017, setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

KUNINGAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
PROTECTION OF SUSTAINABLE FOOD
AGRICULTURAL LAND IN KUNINGAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Government of Kuningan Regency needs to guarantee the provision of sustainable food
agricultural land as a source of food, employment and a decent livelihood for humanity by prioritizing the principles of togetherness, fair efficiency, sustainability, environmental awareness, and independence, and maintaining the balance, progress, and unity of the national economy;
that the increasing population growth, economic and industrial development has resulted in degradation, land use change, and fragmentation of food
agricultural land, which has reduced the carrying capacity of the region in maintaining independence, resilience, and food

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8eb7903-fdc4-486c-9c91-627b0ed70f95","actionData","errors"]