[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8e965f3-3204-4085-abc9-b8a0795b3d6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-09-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketahanan - pangan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2019/02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pangan merupakan hak asasi manusia ketahanan pangan merupakan hal yang sangan penting dalam rangka mewujudkan pembangunan anusia yang berkualitas berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perda tentang Ketahanan Pangan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 19 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015; Pemerintah No. 16 Tahun 2004 ; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 11 Tahun 2010; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2010; PP No. 1 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 25 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2012; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 83 Tahun 2006; Perpres No. 22 Tahun 2009; Perpres No. 83 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Tujuan Kedudukan Dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah, Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Kelembagaan Dan Infrastruktur Pangan, Pengawasan Dan Pembinaan , Ketentuan Penyidik, Pembiayaan , Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2019. \n 25 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional, menjamin ketersediaan pangan yang beragam dan aman, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan daerah, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyediaan pangan, perbaikan sarana dan prasarana pangan, penanggulangan kerawanan pangan, peningkatan distribusi dan akses pangan, pengelolaan cadangan pangan daerah, peningkatan kualitas konsumsi pangan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, serta monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan ketahanan pangan daerah yang terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD, penyelenggaraan ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, cadangan, dan distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan, status gizi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan, pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi pangan dan gizi, serta peran serta masyarakat. Peraturan ini juga mengatur kelembagaan dan infrastruktur pangan, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan ketahanan pangan.

","transitional_provisions","sanctions","Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2019 SERIES E.

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 2 OF 2019
CONCERNING
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that food is a human right, therefore it is the government's responsibility to fulfill and guarantee it through the realization of food security and food self-sufficiency;
that food security is very important in order to realize quality, independent and prosperous human development, through the realization of sufficient, safe, quality, nutritious and diverse food availability that is evenly distributed throughout the region and affordable by the purchasing power of the community;
that based on the provisions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the implementation of food security is one of the mandatory governmental affairs in the food sector

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8e965f3-3204-4085-abc9-b8a0795b3d6c","actionData","errors"]