[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8e3b3a1-659b-463b-8e27-998792bd247c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-04-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Kerjasama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - kerjasama
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama Desa; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa; \n UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 2004; PP No 33 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Klaten No 7 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 9 Tahun 2006; Perda Kab Klaten No 10 Tahun 2006; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip kerjasama, tatacara kerjasama, tugas dan tanggungjawab, pelaksanaan, badan kerjasama, penyelesaian perselisihan, jangka waktu, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2008. \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Peubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 2);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama desa di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan desa melalui kerjasama, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam meningkatkan perekonomian, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Ketentuan substansial mencakup:

Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
Kerjasama desa dapat dilakukan antar desa dalam satu kecamatan, antar desa di kecamatan berbeda, antar desa di luar Provinsi Jawa Tengah, antara desa dan pemerintah di atasnya, serta desa dengan pihak ketiga. Kerjasama ini ditetapkan dalam Peraturan Bersama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
Bidang kerjasama meliputi peningkatan perekonomian masyarakat desa, pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
Bentuk kerjasama dapat berupa pembangunan sarana/prasarana desa, pemanfaatan kekayaan desa, bangun serah guna dan bangun guna serah, serta bentuk lain yang sesuai.
Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa harus mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa serta meningkatkan pendapatan desa. Kerjasama ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tidak diperbolehkan menggadaikan/memindahtangankan kekayaan desa.
Pelaksanaan kerjasama desa harus memperhatikan prinsip hak hukum, akuntabilitas, kepastian hukum, keterbukaan, dan memberikan manfaat kepada desa.
Kepala Desa bertindak mewakili desa dalam pelaksanaan kerjasama dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Untuk pelaksanaan kerjasama, dapat dibentuk Badan Kerjasama yang beranggotakan unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, dan mitra kerjasama.

","transitional_provisions","1. Kerjasama Desa yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER & YEAR 2008
CONCERNING
VILLAGE COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that in order to improve and develop village capabilities, the Village Government may carry out Village cooperation; \n that based on the aforementioned letter a above and to implement the provisions of Article 85 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Village Cooperation; \n \n
In view of :	\n \n Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java, \n Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 53, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4389) \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8e3b3a1-659b-463b-8e27-998792bd247c","actionData","errors"]