[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8dfa52c-ae72-4155-be57-50a21a8da3f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2024 tentang HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN\r\nRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangli","place_of_enactment","Bangli","theme","HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN\r\nRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI: (6, 24/2024)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG HAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN\r\nRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur \r\npenyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan \r\ntanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, \r\nproduktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan \r\npemerintahan daerah;\r\nb. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 69 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang \r\nPedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang mengatur \r\nbahwa Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah berhak atas hak protokoler. \n Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan \r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2018 Nomor 157). \n KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN \r\nPERWAKILAN RAKYAT DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024. \n - \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI\r\nNOMOR 6 TAHUN 2024\r\nTENTANG\r\nHAK PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN\r\nRAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangli. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk acara pemerintah yang diselenggarakan di Daerah, acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah, dan acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.
Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam berbagai acara, seperti acara resmi yang diadakan di Daerah, rapat DPRD, acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, serta acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
Tata Upacara dalam Acara Resmi, yang dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera, serta ketentuan mengenai kelengkapan, perlengkapan, dan urutan acara dalam upacara.
Tata Penghormatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, termasuk penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, penghormatan jenazah apabila meninggal dunia, serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Peraturan ini menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta perlunya pengaturan tentang hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD agar masing-masing lembaga dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGLI
PROVINSI BALI
REGIONAL REGULATION OF BANGLI REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
ON
PROTOCOLARY RIGHTS OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES
PEOPLE'S REGION OF BANGLI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGLI,

\n\n \n \n

Considering :

that the Regional People's Representative Council as an element of regional government administration has a role and responsibility in realizing the efficiency, effectiveness, productivity, and accountability of the implementation of regional government administration;
that in accordance with the provisions of Article 43 paragraph (4) and Article 69 of Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of the Regional People's Representative Council of Provinces, Regencies, and Cities, which regulates that the Leadership and Members of the Regional People's

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8dfa52c-ae72-4155-be57-50a21a8da3f2","actionData","errors"]