[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8d532cf-d426-4238-8ed3-79c888430f2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2016","number","9","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pengelolaan Air Limbah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan limbah air
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Limbah
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk Mewujudkan Pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dan diperlukan upaya pelestarian pelestarian sumber daya air sehingga memenuhi hidup masyarakat. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 2000; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 1999; PP No.82 Tahun 2001; PP No.16 Tahun 2005; PP No.42 Tahun 2008; PP No.43 Tahun 2008; PP No.27 Tahun 2012; KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP No.111 Tahun 2003; MENTERI PEKERJAAN UMUM No.16/PRT/M/2008; PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP No.5 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERDA No.40 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas,Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan Air Limbah, Perizinan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyedikan, Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 25 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah, menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, mewujudkan lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah, mencapai kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peraturan ini mengatur pengelolaan air limbah yang diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sistem setempat dapat berupa tangki septik individual, tangki septik komunal, atau IPAL domestik komunal. Sistem terpusat terdiri dari sistem berskala komunitas, kawasan, kota, dan regional.

Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memasang alat ukur kuantitas dan kualitas air limbah serta melakukan pencatatan debit air limbah harian. Peraturan ini juga mengatur perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah, serta larangan-larangan terkait pengelolaan air limbah, seperti melakukan pengenceran, membuang air limbah secara sekaligus tanpa pengolahan, dan membuang air limbah yang mengandung radioaktif.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah, termasuk penyuluhan, penerapan teknologi pengolahan air limbah, minimalisasi limbah, pemanfaatan air limbah, dan penyelenggaraan pelatihan. Pengawasan dilakukan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin.

","transitional_provisions","1. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun harus berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penanggung jawab usaha dan atau/kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi meliputi: teguran tertulis, penghentian sementara, dan/atau pencabutan izin melakukan usaha dan/ataukegiatan.\n3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 9 YEAR 2016
CONCERNING
WASTEWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

Considering:

that in order to realize sustainable environmentally sound development, it is necessary to preserve water resources so that they can fulfill the necessities of life for the community and to protect the preservation of environmental functions in accordance with their designation;
that in order to maintain and preserve water quality and improve wastewater quality and to prevent impacts that can damage the environment, human health and other living things, it is necessary to regulate wastewater management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Wastewater Management;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8d532cf-d426-4238-8ed3-79c888430f2c","actionData","errors"]