[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8d4bbab-8cd2-477c-bbcd-7f6714d7264d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2019","number","19","year","2019","published_date","2019-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2019/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:	\n \n a. Untuk melaksanakan ketentuan UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Pasal 320 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;\r\nb. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005 sebagimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per. Mendagri No. 21 Tahun 2011; Per. Mendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Kubar No. 4 Tahun 2013; Perda Kab. Kubar No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Kubar No. 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kubar No. 33 Tahun 2013; Perda Kab. Kubar 4 Tahun 2017; Perda Kab. Kubar No. 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kubar No. 16 Tahun 2017; Perda Kab. Kubar No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Kubar No. 2 Tahun 2018. \n Pada Perda ini membahas tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 33);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 Nomor 16);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2019 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.\n\nLaporan Realisasi Anggaran mencakup pendapatan sebesar Rp. 2.010.345.590.120,60, belanja sebesar Rp. 1.645.265.224.539,12, transfer sebesar Rp. 360.640.070.390,00, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp. 4.440.295.191,48. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 227.861.733.755,70 dan pengeluaran sebesar Rp. 4.100.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 223.761.733.755,70. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan adalah Rp. 228.202.028.947,18.\n\nNeraca menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 5.876.208.275.037,66, jumlah kewajiban sebesar Rp. 156.969.861.617,31, dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 5.719.238.413.420,35. Laporan Operasional menunjukkan pendapatan sebesar Rp. 2.105.003.341.518,65 dan beban sebesar Rp. 1.920.401.596.339,42, menghasilkan surplus sebesar Rp. 184.318.756.434,28.\n\nBupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 19 OF 2019
ABOUT
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 320 of Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679), the Regional Head shall submit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8d4bbab-8cd2-477c-bbcd-7f6714d7264d","actionData","errors"]