[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8cf7e66-bf50-4e6c-abd5-243d7e800c65","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-09-13","effective_date","2013-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi daerah
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/ No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah provinsi Sumatera Utara yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 24 Tahun 1956; UU No.2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UUU No. 12 Tahun 1992; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 21 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 10 Tahun 1987; PP No. 2 Tahun 1989; PP No. 40 Tahun 1994; PPP No. 41 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 49 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERDA No. 6 Tahun 2008; PERDA NO. 7 Tahunn 2008; PERDA No. 9 Tahun 2008; PERDA No. 2 Tahun 2009; PERDA No. 6 Tahun 2009; PERDA No. 1 Tahun 2010. \n Jenis Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan dan Pembatalan, Pengembalin Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Peninjauan Tarif Retribusi, Insentif Pemungutan, Pembinaan dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2013. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut\r\ndengan Peraturan Gubernur. \n 51 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 22 Seri B Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 25 Seri B Nomor 7);\n3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan perlengkapannya metrologi legal serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5);\n4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);\n5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4).\n6. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6).\n7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Mutu Barang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 8);\n8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);\n9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);\n10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);\n11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang sepanjang yang mengatur Retribusi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);\n12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 15);\n13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);\n14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penggunaan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum mencakup pelayanan kesehatan, tera/tera ulang, penggantian biaya cetak peta, dan pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha meliputi pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan ikan, tempat penginapan/pesanggrahan/villa, tempat rekreasi dan olahraga, serta penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu mencakup izin trayek dan izin usaha perikanan. Setiap jenis retribusi diatur mengenai nama, objek, subjek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, serta wilayah pemungutan. Peraturan ini juga mengatur tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan, pembetulan, penghapusan, pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, peninjauan tarif, insentif pemungutan, pembinaan, pengawasan, dan penyidikan.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis jasa usaha, jasa umum dan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","PERDA Prov. Sumatera Utara No. 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAHPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATER,A UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136259/perda-prov-sumatera-utara-no-7-tahun-2018","c64ef62b-43c9-4492-a773-c37b462286b1","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2013
ON
LOCAL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the Regional Regulations of North Sumatra Province which are classified as General Service Fees, Business Service Fees, and Certain Licensing Fees must be adjusted to Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Fees; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Fees; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 24 of 1956 concerning the Establishment of the Autonomous Region of Atjeh Province and Amendments to the Regulation on the Establishment of North Sumatra Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8cf7e66-bf50-4e6c-abd5-243d7e800c65","actionData","errors"]