[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8cde655-1b23-4ed2-b0d1-713b75b5d9cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-04-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wakatobi","place_of_enactment","Wangi-Wangi","theme","Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM-PENDIDIKAN-DAERAH-KEPULAUAN-WAKATOBI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2013/ NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi
ABSTRAK:	\n \n - bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut normanorma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional; \r\n-bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; \r\n-bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; \r\n-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi; \n - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; \r\n-Pasal 28 ayat (1) Huruf c dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; \r\n-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974\r\n-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 \r\n-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 \r\n-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 \r\n-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\n-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 \r\n-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 \r\n-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\n-Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990\r\n-Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 \r\n-Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007\r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008\r\n-Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 \r\n- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010\r\n- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 \r\n -Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 \r\n- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2008 \r\n- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 \r\n-Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 \r\n- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 \r\n- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 \r\n-Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 \r\n-Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 \n perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Prinsi-Prinsip Penyelenggaran Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan MInimal, Bahasa Pengantar, Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rekruitmen dan Penetapan, promosi dan Mutasi, Sanksi dan Penghargaan, Daerah Khusus / Terpencil, Beasiswa, Teknologi informasi dan Komunikasi, Sekolah Kejuruan, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Masyrakat Bahari, Inklusi, Kerja sama Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Sumber Dan Pengelolaan Dana pendidikan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi. Latar belakangnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, orang tua, dan masyarakat, yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar. Tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Asas dan tujuan penyelenggaraan pendidikan daerah.
Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terkait pendidikan.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk perencanaan, pengaturan, pembinaan, penganggaran, dan pengawasan.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dengan pengecualian penggunaan bahasa daerah pada tahap awal pendidikan jika diperlukan.
Sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk pengawas, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.
Rekrutmen, penempatan, promosi, dan mutasi tenaga pendidik dan kependidikan.
Sanksi dan penghargaan bagi pelaksana pendidikan.
Pengaturan mengenai daerah khusus/terpencil, termasuk tunjangan dan insentif.
Beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu dan/atau berprestasi.
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.
Penyelenggaraan sekolah kejuruan, pendidikan nonformal, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan masyarakat bahari, dan pendidikan inklusi.
Kerjasama pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Sumber dan pengelolaan dana pendidikan.
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan, termasuk peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaksana pendidikan yang melanggar Peraturan Daerah ini, berupa teguran/peringatan, teguran tertulis, dan pembinaan disiplin PNS.\n2. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak disiplin dikenakan sanksi disiplin PNS, seperti teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan gaji berkala, penurunan gaji, atau penundaan kenaikan pangkat.\n3. Perusakan sarana pendidikan, gangguan ketentraman belajar, atau kekerasan terhadap pendidik dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.\n4. Orang tua yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya usia wajib belajar dapat diberikan teguran tertulis.\n5. Satuan pendidikan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan, atau pemberhentian bantuan.\n6. Satuan pendidikan yang memberikan data tidak akurat sehingga menyebabkan kerugian negara dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian pemimpin satuan pendidikan, dan pemberhentian sementara bantuan.\n7. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan kewajiban dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WAKATOBI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF WAKATOBI REGENCY
NUMBER 12 OF 2013

CONCERNING

REGIONAL EDUCATION SYSTEM
WAKATOBI ISLANDS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8cde655-1b23-4ed2-b0d1-713b75b5d9cc","actionData","errors"]