[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8ac35be-8e23-4910-b852-e0c3f048681e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-06-15","effective_date","2023-06-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"908dd033-2adb-4bcd-a093-c206162f8510","Kemitraan Pemerintah & Swasta","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kerja sama
2023
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 3, BN.2023 (460)/11 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dan tertib administrasi dalam pelaksanaan kerja sama, serta untuk menata penyelenggaraan kerja sama, diperlukan pengaturan mengenai pola kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;\r\nb.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis kerja sama, tahapan kerja sama dalam negeri, tahapan kerja sama luar negeri, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama, pemantauan dan evaluasi, penyimpanan dan publikasi naskah kerja sama, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Koordinator ini bertujuan untuk menata penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk mewujudkan kebijakan satu pintu dan tertib administrasi. Kebijakan ini mengatur jenis kerja sama, tahapan pelaksanaan, perpanjangan, pengakhiran, pemantauan, evaluasi, penyimpanan, publikasi naskah kerja sama, dan pendanaan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur bahwa jenis kerja sama terdiri dari kerja sama dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dapat berupa Kerja Sama Utama (dilaksanakan oleh Menteri Koordinator atau Sekretaris Kementerian Koordinator) dan Kerja Sama Teknis (dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja atau pejabat pembuat komitmen). Kerja sama luar negeri dapat dilaksanakan pada tingkat Kementerian Koordinator (oleh Menteri Koordinator) dan Unit Eselon I (oleh pimpinan Unit Eselon I), dengan koordinasi bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Tahapan kerja sama dalam negeri meliputi perencanaan, penjajakan, perumusan, dan penandatanganan. Tahapan kerja sama luar negeri meliputi perencanaan, penjajakan, perumusan, penandatanganan, dan pelaksanaan. Perpanjangan kerja sama dilakukan jika disepakati oleh para pihak dan mendapatkan rekomendasi dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. Pengakhiran kerja sama dapat dilakukan jika periode kerja sama berakhir, terdapat pelanggaran, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau disepakati oleh para pihak.

Pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. Naskah asli kerja sama disimpan dan dipublikasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro. Pendanaan pelaksanaan kerja sama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lain yang sah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerja Sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2023

STRUCTURING OF COOPERATION WITHIN THE COORDINATING MINISTRY
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize a one-door policy and
orderly administration in the implementation of cooperation, and
to structure the implementation of cooperation, it is necessary
to regulate the cooperation patterns within the
Coordinating Ministry for Political, Legal, and
Security Affairs;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation
of the Coordinating Minister for Political, Legal, and
Security Affairs concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8ac35be-8e23-4910-b852-e0c3f048681e","actionData","errors"]